Selamat Datang Di Portal Berita Online Warta Jogja "Santun Dan Berbudaya" Selamat Datang Di Portal Berita Online Warta Jogja "Santun Dan Berbudaya" Selamat Datang Di Portal Berita Online Warta Jogja "Santun Dan Berbudaya"

Tiga Rekomendasi Kesepahaman Komisi A DPRD DIY Dengan Yayasan Griya Jati Rasa Saat Audensi

WARTAJOGJA.COM | Yogjakarta – Yayasan Griya Jati Rasa adakan audensi ke komisi A DPRD DI.Yogyakarta sebagai penutup kegiatan bulan bakti Pancasila pada Kamis 30 Juni 2022, audensi diterima oleh Komisi A DPRD DI.Yogyakarta di ruang kerjanya.

Ketua Komisi A, Eko Suwanto, S.T., M.Si didampingi wakil ketua, Sudaryanto S.H dan beberapa anggota
mempersilahkan Direktur Yayasan Griya Jati Rasa, Farsijana Adeney-Risakotta PhD untuk
menjelaskan maksud pertemuan tersebut. Farsijana hadir bersama dengan Ketua Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa, pengelola koperasi dan utusan perwakilan anggota.

Yayasan Griya Jati Rasa, Lembaga Pengkajian dan pemberdayaan kreativitas bangsa untuk
keadilan dan perdamaian berdiri 7 tahun lalu dengan secara khusus memberikan perhatian terhadap
upaya penguatan kerjasama di bidang kebudayaan dan ekonomi di kalangan masyarakat akar
rumput.

Saat ini Yayasan Griya Jati Rasa memfasilitasi pergerakan ekonomi kerakyatan melalui
pemberdayaan komunitas Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan
bertujuan untuk mendorong kemandirian individu, penguatan organisasi sosial ekonomi,
pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan perluasan pemasaran produk anggota
bersinergis dengan pemanfaatan jejaring sosial dan teknologi informasi.

Adapun tujuan audiensi adalah mendiskusikan penerapan kebijakan presiden Jokowi dengan
memastikan pembelanjaan kebutuhan pemerintah D.I. Yogyakarta melalui aksi afirmasi bangga
buatan Indonesia. Arahan presiden Jokowi di Balai Sidang Jakara pada tanggal 24 Mei 2022, ternyata sudah diinisiasi oleh pemerintah DI.Yogyakarta. Menurut Eko Suwanto, katalog lokal
terbaik saat ini di DI.Yogyakarta adalah katalog kabupaten Gunung Kidul.

Pertemuan tersebut membahas tentang tugas komisi A dalam penyusunan APBD yang dilakukan
untuk menciptakan lapangan kerja sebagai stimulan peningkatan pendapatan warga. Komisi A
mengimplementasikan gagasan tentang APBD untuk menciptakan lapangan kerja dilakukan dengan penguatan fungsi Kominfo yang mentargetkan setiap Balai Desa di DI.Yogyakarta adalah
areal kerja yang terhubung dengan internet.

Warga bisa melakukan transaksi penjualan sendiri
langsung dari komputer yang terhubung dengan internet di Balai-Desa.
Apabila digitalisasi produk dilakukan secara baik, maka pendataan produk-produk warga bisa diakses untuk dapat dibelanjakan demi menyiapkan kebutuhan instansi pemerintah. Jadi terlihat dengan jelas strategi penganggaran yang berbasis aksi afirmasi bangga buatan Indonesia.

Perencanaan terintegrasi masih tetap diperlukan sehingga kelompok rentan yang berada dalam posisi kemiskinan bisa mendapat bagian dalam keterlibatan budaya produksi untuk mendukung pelayanan instansi pemerintah yang memerlukan produk-produk dari masyarakat.

Diharapkan kebutuhan instansi pemerintah dapat dipetakan sehingga proses penyediaannya bisa dilimpahkan kepada organisasi-organisasi yang dapat membina warga rentan dalam kemiskinan.

Pertemuan yang dilakukan dari jam 11.00 sd 12.00 ditutup dengan tiga rekomendasi. Pertama, kebijakan pemberdayaan UMKM akan diteruskan kepada Komisi B. Kedua, digitalisasi UMKM
dilakukan dengan Komisi A dan ketiga, tindak lanjut pertemuan ini adalah dialog publik untuk mengawal kurang lebih 40% pembelanjaan pemerintah dari produk-produk UMKM dan Koperasi.

(Farsijana)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *