WARTA JOGJA | JOGJAKARTA — Dalam rangka memenuhi undangan dari Kementrian dalam Negri Republik Indonesia Direktorat Jendral bina Pemerintahan Desa Widhi Hartono beserta pengurus yang lain berangkat ke Jakarta pada selasa (19/11/19).
Menurut keterangan salah seorang pengurus Dewan Pengurus Nasional ( DPN PPDI ) Mungkas Mulyono yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang berhasil di temui media sebelum keberangkatanya pada selasa (19/11/19), mengatakan,
” Sebetulnya bukan kewenangan saya untuk menjawab,itu kewenangan bapak Widhi Hartono selaku ketua,yang jelas kami berangkat memenuhi undangan dari Kementrian Dalam Negri Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa,dalam rangka koordinasi pengembangan kapasitas sumberdaya manusia aparatur Desa.
Kami di panggil di ruang rapat Dirjen Bina Pemerintahan Desa gedung C lantai dua,ketua kami bapak Widhi Hartono sudah menyiapkan konsep yang akan di sampaikan nantinya,
Salah satunya adalah konsep penguatan sistem penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan tujuan sebagai berikut,
1. Perubahan istilah dalam pasal 66 Undang – Undang Desa, ” Penghasilan Tetap” aparatur Desa menjadi ” Gaji Perangkat Desa” dengan rincian berjenjang sesuai masa kerja,
Gaji perangkat Desa bersumber dari APBN sekaligus dana Desa dan tambahan penghasilan perangkat Desa bersumber dari APBD Kabupaten,tanah bengkok melekat menjadi tunjangan atas azas,
2. Perlindungan jabatan perangkat Desa.
3. Mengembalikan jabatan perangkat Desa yang di berhentikan tanpa alasan dan tidak sesuai peraturan perundang – undangan.
Itulah konsep dari pak ketua (DPN PPDI) yang akan di sampaikan nantinya,” Pungkas Mungkas mulyono salah satu pengurus pada selasa (19/11/19) saat di temui.
(WJ) Supriyanto.
Follow me!
