WARTA JOGJA | JAKARTA – Pemeritah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta akan memberikan bantuan kepada 3,6 juta warga rentan miskin dan warga miskin dengan kisaran Rp1 juta.
Yuke Yurike, Bendahara Fraksi PDI-P mengingatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar ojol (ojek online) dan PKL (Pedagang Kaki Lima) turut menerima bantuan sebagai dampak PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).
“Pemprov DKI kan punya anggaran besar, bahkan mencapai Rp 87 Triliyun, harusnya bisa memikirkan nasib pengendara ojol dan PKL sebagai dampak kebijakan PSBB ini “, Kata Yuke Yurike saat meberi keterangan kepada media Rabu (08/04/2020).
Perencanaan Pemprov DKI dalam memberlakukan kebijakan PSBB bertujuan untuk menekan laju penyebaran Covid – 19,tentunya kebijakan itu akan sangat berimbas bagi pekerja maupun usaha kecil yang mendapatkan uang dengan skala harian.Tentu pembatasan sosial berskala besar ini memuat pergerakan masyarakat di luar rumah sangat terbatas.
Yuke menambahkan mayarakat dengan kategori miskin dan rentan miskin masih menunggu pengumuman Pemprov DKI mengenai program bantuan langsung tersebut.
Fraksi PDI-P DPRD DKI tentu akan siap mendukung jika Pemprov DKI bersedia memperbarui anggaran yang difokuskan untuk penanganan Covid – 19.
” Kami dari Fraksi PDI Perjuangan akan membantu pembahasan rehab total anggaran dan Penyertaan Modal Daerah (PMD) ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Pemprov DKI Jakartan dan Kementrian Sosial telah menyepakati besaran yang akan diberikan yaitu sebesar Rp 1 juta per keluarga.
Sementara itu pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran Rp 4,57 triliun kepada 2,6 juta warga rentan miskin selama periode April dan Mei 2020 dengan masing-masing menerima Rp 880.000 per keluarga,sembari masih tetap bertanggungjawab memberikan bantuan kepada 1 juta warga miskin.
Namun Pemprov DKI akan menambahkan Rp 120.000 sehingga setiap keluarga genap mendapat bantuan senilai Rp 1 juta.
WJ (Wahyudi)
