JAKARTA | WARTA JOGJA – Peran Strategis Paludikultur di lahan gambut disebut menjadi sebuah pilihan menjanjikan untuk perbaikan dan restorasi gambut disamping juga berkorelasi positif pada reduksi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menguatkan ketahanan pangan nasional, mitigasi iklim, dan menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini terungkap pada Webinar Paludikultur di Tengah Pandemi Covid-19 dan Menjelang Musim Kemarau 2020 yang menghadirkan Wakil Menteri LHK, Alue Dohong sebagai pembicara kunci (keynote speaker), Kamis (25/6/2020).
Paludikultur sebagai sebuah konsep budidaya tanaman di lahan gambut tergenang tentu memiliki implikasi positif pada keberlanjutan lahan gambut, salah satunya pada pengendalian karhutla, karena membasahi lahan gambut (rewetting) merupakan syarat utama mengurangi potensi karhutla di areal gambut. Gambut yang tidak terbakar juga akan mengurangi pelepasan gas rumah kaca, sehingga menjadi salah satu pendorong upaya mitigasi perubahan iklim.
“Dengan Paludikultur dapat mereduksi karhutla, karena Paludikultur mensyaratkan kondisi lahan yang tetap basah dan lembab, maka lahan gambut yang basah ini akan mencegah gambut mudah terbakar akibat kekeringan pada musim kemarau,” ucap Wamen Alue Dohong dalam paparan kunci-nya di Webinar tersebut.
Namun demikian Wamen Alue menekankan yang utama dari Paludikultur adalah untuk menyelamatkan ekosistem gambut dengan mendorong penanaman tanaman endemik kawasan gambut baik tanaman keras/pepohonan maupun tanaman semusim/budidaya. Tanaman yang dibudidayakan dalam konsep Paludikultur disebutnya harus mampu mendorong terbentuknya gambut baru melalui akumulasi sisa biomassa dari budidaya dengan konsep Paludikultur, yang akhirnya akan memperbaiki ekosistem gambut terdegradasi. “Yang paling penting itu harus berkontribusi pada pembentukan gambut, kalau tidak kita belum bisa sebut sebagai Paludikultur,” imbuhnya.
Dirinya menjelaskan jika saat ini telah tercatat sekitar 534 jenis spesies tanaman endemik lahan gambut seperti sagu, ramin, jelutung, belangiran, gelam, dan lain sebagainya, dan juga ada 81 jenis jumlah tersebut diatas merupakan jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti purun, kangkung, pakis-pakisan dan lain sebagainya yang merupakan jenis yang dapat dikembangkan dalam Paludikultur. Diluar jenis-jenis endemik disebutnya tidak cocok disebut Paludikultur. “Mis-konsepsi dan mis-interpretasi tentang Paludikultur kerap terjadi, yaitu mengartikan semua tanaman yang bisa hidup dan bertahan tumbuh di gambut dianggap Paludikultur, seperti tanaman kopi arabika, nanas, karet dan kakau,” jelasnya.
Mis konsepsi ini disebutnya malah akan mengancam keberlanjutan ekosistem gambut kedepan, karena budidaya tanaman tersebut membutuhkan kondisi lahan gambut yang harus dikeringkan atau di drainase agar bisa tumbuh.
Selanjutnya di tengah Pandemi Covid-19 ini Paludikultur disebut Wamen dapat menjadi sebuah peluang untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Banyak jenis-jenis tanaman Paludikultur yang bisa jadi sumber pangan kita. “Di masa Covid ini banyak negara melakukan kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan domestiknya dari pada dieksport ke
luar negaranya. Sehingga Indonesia harus melakukan hal yang sama terkait ketahanan pangan kita. Paludikultur ini bisa menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” ujarnya.
Saat ini pemerintah juga sedang menggodok kebijakan pengembangan food estate di lahan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) 1 juta hektar di Kalimantan Tengah. Dengan food estate tersebut Pemerintah akan melakukan pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, perikanan bahkan peternakan di suatu kawasan. “Jadi tidak benar jika ada anggapan bahwa seluruh kawasan eks PLG akan dibuka kembali seluruhnya lahan sawah, karena Pemerintah sangat paham dan mengerti bahwa gambut-gambut dalam tidak akan cocok untuk tanam padi, melainkan akan dipulihkan dan dikonservasi,” tegas Wamen.
Akhirnya Wamen pun mengajak semua pihak untuk bersinergi melakukan kajian-kajian untuk menentukan jenis-jenis tanaman Paludikultur yang mampu mendukung ketahanan pangan nasional, hal ini merupakan jembatan menjaga kelestarian ekosistem gambut yang akan berkontribusi banyak pada penurunan karhutla, meningkatkan perekonomian dan kesehatan masyarakat serta berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. (WJ-003)
