WARTA-JOGJA.COM, GUNUNGKIDUL – Ketidakpuasan masyarakat Natah terhadap kepemimpinan Lurah Wahyudi yang arogan, diduga penyelewengan anggaran APBKal, serta ada dugaan melakukan korupsi terkait iuran dana pengurusan PTSL. Ratusan warga Natah bersama Pos Pengaduan Rakyat (Pos-Pera) Yogyakarta kembali geruduk Kantor DPRD Gunungkidul, menyampaikan aspirasinya kepada Perwakilan Rakyat yang duduk di kursi DPRD Gunungkidul, Rabu (11/12/2024).
Terlihat ratusan warga Kalurahan Natah berdatangan dengan membetangkan spanduk bertuliskan, ‘Usut Prona/PTSL, Lengser Lurah Natah beserta kroninya’, dan lebih menarik lagi melalui pengeras suara TOA mereka menerikan, “kami tidak butuh lurah arogan, lengserkan Lurah”,
Ketua Pos Pengaduan Rakyat (Pos-Pera) Yogyakarta, Dani Eko Wiyono menjelaskan kami bersama warga Natah untuk mencari solusi dalam hal ini berkaitan dengan Lurah Natah, Nglipar yang selama ini lurah Natah dinilai arogan dan dinilai tidak becus menjadi panutan untuk warganya.
“Sikap arogannya pernah meludahi warganya dan sudah di laporkan, seandainya tuduhan ini tidak benar warga siap di Sumpah Pocong,” jelas Dani.
“Bantahan yang dilontarkan Lurah tidak menyakinkan dikarenakan pihak Lurah maupun pegawai Kalurahan tidak mempunyai arsip data yang berupa foto copyan data terkait Prona maupun PTSL dengan alibi semua data sudah dilimpahkan dan diserahkan di Kejaksaan Negeri Gunungkidul,”
“Sangat aneh dan tidak logis, kok bisa ya Kalurahan tidak mempunyai dokumen data baik foto copy sehubungan program Prona atau PTSL, hal ini sangat janggal,” ujar Dani.
Endang selaku ketua DPRD beserta anggota komisi A dan juga dari pihak kejaksaan Negeri Gunungkidul di ruang DPRD Gunungkidul menerima kehadiran warga Natah dan mengucapkan terimakasih kepada warga masyarakat Natah juga Pos Pera yang peduli dengan situasi di lingkungan sekitar.
“Kami mengucapkan terimaksih atas kehadiran warga Natah bersama Pos Pera, dan mohon maaf jika tidak bisa menghadirkan Lurah, jauh hari kita sudah kirimkan surat panggilan namun saat ini tidak bisa hadir,” jelas Endang.
Salah satu warga Natah saat menyampaikan audensinya menjelaskan bahwa berkaitan dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sangatlah tidak wajar karena melebihi standart yang telah ditentukan oleh pemerintah,
” Warga saat itu ditarik Rp. 375.000 saat itu, dan yang aneh lagi belum lama oleh pejabat Padukuhan atau dukuh mengembalikan uang Rp. 200.000,- ,” jelasnya.
Warga menilai hal itu sudah mengarah ke pungli jadi warga berharap aparat penegak hukum bertindak, tandasnya.
Warga juga menyampaikan bahwa berkaitan dengan program PTSL/prona warga ada yang di tarik jutaan rupiah bahkan untuk sertifikat belum jadi.
Usai mengikuti audensi Dani menyampaikan dengan adanya gerakan kali ini semoga pemerintah benar benar mendengar apa yang jadi keluhan dari warga masyarakat.
“Paling utama Pemerintah bisa memperhatikan jaritan rakyat, memproses oknum dengan hukum yang berlaku. Selain itu hal ini bisa menjadi referensi untuk memberi pelajaran kepada perangkat desa agar bisa mengayomi, berlaku adil, jujur dalam hal anggaran, transparan dan seutuhnya untuk kesejahteraan rakyatnya, ” tutupnya.
(Red/Mawan)
