GUNUNGKIDUL, DIY || WARTA-JOGJA.COM – Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul melalui BAPEDDA Gunungkidul melaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025,
“Mudah mudahan dengan pemikiran bapak ibu sekalian masukan, ide gagasan yang luar biasa dalam kurun waktu tertentu kedepan khususnya di tahun 2026 kedepan perkembangan Gunungkidul semakin baik,” harap Bupati Gunungkidul Sunaryanta saat membuka rapat konsultasi di Ruang Handayani, Kantor Sekretariat daerah Kabupaten Gunungkidul.
Bupati berpesan, di era digitalisasi saat ini kedepan baik dalam reformasi birokrasi dapat meningkatkan pelayanan untuk masyarakat dengan adaptasi perkembangan teknologi,
“Tentu internal didalam tata kelola pemerintah, masyarakat menginginkan mendapatkan pelayanan publik yang lebih professional, adaptasi teknologi terus didorong karena kecepatan dan akselerasi di jaman sekarang menjadikan masyarakat semakin mudah mengkases pelayanan,” pesan Bupati.
Sekretaris daerah Gunungkidul Sri Suhartanta menjelaskan beberapa hal yang menjadi rencana proyeksi kedepan untuk Gunungkidul, salah satunya telah menetapkan Peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2026-2045 yang menjadi landasan arah visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul,
“Didalam RPJP telah ditetapkan indikator kinerja utama, kemudian didalam RPJM sudah ditetapkan 12 indikator kinerja utama baik laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat ketimpangan, isu strategis, pembangunan kedepan, baik lingkungan maupun keberlanjutan, utamanya pengelolaan sumber daya alam,” paparnya.
Kepala BAPPEDA DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, yang hadir langsung pun memberikan arahan secara langsung terkait penyusunan RKPD tahun 2026,
“Harus kita perhatikan dalam penyusunan RKPD tahun 2026 merupakan bagian dari capaian-capaian target indikator yang mana kemudian yang belum tercapai sesuai rencana dan mana yang harus kita push,” jelasnya.
Kepala BAPPEDA DIY juga memaparkan, RPJMD yang saat ini merupakam bagian dari RPJPD, sehingga indikator sangat mirip dengan RPJPN, meskipun begitu untuk penyusunan didaerah masih diberi kelonggaran sebagai pertimbangan.
Sebagai informasi, Konsultasi Publik diikuti oleh perwakilan Forkopimda serts instansi terkait, Selasa (14/1/2025).
(Red/ Mawan)
