YOGYAKARTA || WARTA-JOGJA.COM – Setelah resmi menerima konsesi izin usaha pertambangan oleh tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. PP Muhammadiyah akan membentuk Badan Usaha Milik Muhammadiyah yang terkhusus menangani pertambangan.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti usai melakukan Rapat Konsolidasi Nasional yang digelar di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (28/07/2024).
“Badan usaha itu nanti akan kami bentuk bersama tim yang ditunjuk, meski selama ini memang Muhammadiyah sudah ada ada pedoman pembentukan yang namanya Badan Usaha Milik Muhammadiyah”, kata Abdul Mu’ti kepada awak media usai konsolidasi.
Maksud pedoman oleh Muhammadiyah sebelumnya yakni meliputi dua hal, pertama amal usaha non provit seperti rumah sakit, perguruan tinggi dan sebagainya. Kedua adalah Badan Usaha Milik Muhammadiyah, ini meliputi unit unit bisnis yang dikelola oleh perusahaan perusahaan yang dibawah perserikatan/amal usaha Muhammadiyah.
“Jadi kami nanti mengelola tambang ini akan dibentuk badan usaha dulu, soal namanya nanti masih belum tahu, teman teman wartawan mungkin bisa memberikan masukan namanya, insyallah kami memiliki pengalaman dan sumber daya yang bisa mengelola itu”, imbuhnya.
Untuk lokasi tambang yang akan dikelola, Muhammadiyah belum tahu. Saat Bahlil memberikan penawaran, lokasi tambangnya belum disampaikan.
Kendati begitu, kedepan mereka akan kami bicarakan dengan pemerintah seperti Presiden Jokowi, Menter Investasi Bahlil hingga Menteri ESDM untuk menentukkan lokasi mana yang diperuntukkan bagi Muhammadiyah.
“Belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah. Tapi ada masukkan dari warga Muhammadiyah, yang diberikan itu kalau bisa batubara jangan batu neraka, itu candaan mereka”, ucap Abdul Mu’ti.
“Intinya kita siap mengelola tambang itu apabila amanah dan sesuai dengan peraturan tersebut”, tegasnya.
Abdul Mu’ti menambahkan, bahwa Muhammadiyah dalam mengelola tambangnya tidak bekerja sendiri alias akan ada pihak ketiga yang bermitra bersama PP Muhammadiyah.
“Jadi Muhammadiyah tidak bekerja sendiri, nantinya akan bermitra dengan lembaga-lembaga atau perusahaan yang memiliki pengalaman pengelolaan tambang”, jelasnya.
Disisi lain pihaknya menegaskan jika Muhammadiyah tidak mengambil keuntungan semata.
“Kami tidak berorintasi ke provit”, tegasnya.
Tapi kan ada angka minimal yang diharapkan?, tanya wartawan.
“Itu belum belum”, sambungnya.
Dirinya juga kembali menekankan, keputusan menerima tawaran izin tambang ini bukan semata-mata asal menerima namun sudah melalui berbagai tahapan termasuk lewat para kader/warga Muhammadiyah itu sendiri.
“Konsolidasi nasional ini dilakukan bukan karena Muhammadiyah ragu-ragu dan bukan karena ada tekanan tetapi semua mekanisme yang kita ambil ini sebagai jalan musyawarah untuk menghasilkan keputusan yang terbaik”, katanya.
“Dan ini merupakan sistem atau tradisi di Muhammadiyah untuk menghasilkan keputusan strategis”, pungkasnya.
(Red/Olivia – Editor/Mawan)
