GUNUNGKIDUL, DIY || WARTA-JOGJA.COM – Kenaikan tunjangan nggota DPRD menuai kritik dan sorotan dari kalangan aktivis, termasuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Gunungkidul melontarkan kritik tajam terkait besarnya fasilitas dan tunjangan yang diterima para wakil rakyat di tingkat daerah. Kebijakan itu dinilai tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi beban ekonomi.
Fakta yang berhasil dihimpun, anggota DPRD Gunungkidul menerima beragam tunjangan, mulai dari rumah dinas, kendaraan operasional, hingga biaya perjalanan dinas yang jumlahnya dinilai tak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat. Sementara, sebagian besar warga masih bergelut dengan persoalan kemiskinan, pengangguran, serta minimnya lapangan kerja.
Anggota DPD PSI Gunungkidul, Kelik, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya fokus menjaga stabilitas wilayah pasca-gejolak politik, tetapi juga akan terus mengawal transparansi anggaran.
“Tadi kita bersama Bu Ketua DPRD dan Pak Dandim untuk sama-sama menjaga kondusifitas di Gunungkidul. Tapi di sisi lain, kami juga menyoroti tunjangan jumbo yang diterima legislatif. Sudah saatnya dilakukan evaluasi,” ujar Kelik, Senin (1/9/2025).
Kelik menilai, fasilitas dan tunjangan besar yang dikantongi wakil rakyat seringkali justru jauh dari rasa keadilan sosial. Menurutnya, rakyat butuh pelayanan publik yang nyata, bukan sekadar angka-angka anggaran yang membengkak tanpa transparansi.
Senada dengan itu, Ketua DPD PSI DIY, Danang Ardianta, menambahkan bahwaed pasca Presiden Prabowo memenuhi sebagian tuntutan masyarakat, kini fokus harus diarahkan pada kesejahteraan rakyat di daerah.
“Transparansi dan keberpihakan pada rakyat kecil menjadi kunci. Semua anggaran yang tidak mendesak, apalagi hanya menguntungkan pejabat, wajib dikoreksi ulang,” tegas Danang.
🔵 Penulis: Pupung
🔴 Redaktur
