YOGYAKARTA || WARTA-JOGJA.COM – Situasi sosial dan politik di Indonesia pasca gelombang demonstrasi beberapa pekan terakhir menjadi sorotan dunia internasional. Aksi massa yang berlangsung di sejumlah kota tidak hanya memunculkan tuntutan politik dan sosial, tetapi juga menyisakan kekhawatiran serius terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama setelah jatuhnya korban jiwa dalam aksi tersebut.
Menanggapi hal ini, Demo RI disorot PBB, Guru Besar UGM Minta Aparat Tak Pakai Kekerasanmenegaskan pentingnya penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi tersebut.
“Penentuan apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran HAM atau tidak memerlukan investigasi yang teliti dan komprehensif,” kata Dafri saat diwawancarai, Selasa (9/9/2025).
Ia juga menyoroti tindakan represif aparat di lapangan yang dinilai berlebihan. Menurutnya, kekerasan yang tidak proporsional terhadap warga sipil bisa masuk dalam kategori pelanggaran HAM.
“Sebenarnya dalam setiap konvensi internasional, termasuk yang mengatur tentang kepolisian, ada standar operasional minimum yang harus dipatuhi. Jika aparat melampaui batas itu, tentu harus dikritisi,” ujarnya.
Salah satu insiden yang menjadi perhatian publik adalah kematian seorang pengemudi ojek online yang tewas akibat terlindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob saat demonstrasi berlangsung. Meski aparat menyatakan kejadian tersebut sebagai kecelakaan, Prof. Dafri melihat ada tanggung jawab negara yang tidak bisa diabaikan.
“Bisa dikatakan itu termasuk guilty by action. Aparat adalah representasi negara, dan negara berkewajiban menjamin keselamatan serta hak asasi setiap warganya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa di era global saat ini, isu pelanggaran HAM tidak bisa lagi dipandang sebelah mata karena akan langsung menjadi perhatian masyarakat internasional, termasuk lembaga-lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Diketahui, PBB juga telah mengimbau semua pihak di Indonesia untuk menahan diri agar tidak terjadi lagi kekerasan dalam penanganan aksi demonstrasi.
“Pemerintah dan aparat semestinya lebih sensitif terhadap isu-isu HAM, karena kita tidak hidup di dunia yang terisolasi. Tindakan di satu negara bisa mendapat sorotan global dalam hitungan jam,” kata Dafri.
Ia menambahkan, Indonesia sebagai negara demokratis seharusnya menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan HAM, terutama dalam situasi krusial seperti penanganan demonstrasi besar.
“Kalau tidak ada upaya serius untuk menanggapi persoalan ini, kepercayaan publik bisa runtuh dan citra Indonesia di mata dunia akan dipertaruhkan,” pungkasnya.
🔴 PIMPRED & REDAKTUR: MAWAN
