WARTA-JOGJA.COM, YOGYAKARTA – Aksi unjuk rasa Forum BEM Se-DIY di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (20/10/2026), berujung ketegangan setelah massa mahasiswa mendesak masuk ke ruang sidang paripurna dan terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian. Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan memberikan simbolis “kartu merah” sebagai bentuk evaluasi terhadap arah kebijakan pemerintah.
Berdasarkan pantauan di lokasi hingga pukul 21.40 WIB, situasi di sekitar Gedung DPRD DIY masih tampak tegang setelah rangkaian demonstrasi yang berlangsung sejak Selasa siang. Aparat keamanan tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi lanjutan sekaligus menjaga ketertiban di kawasan tersebut.
Aksi yang melibatkan berbagai elemen mahasiswa di Yogyakarta itu diisi dengan orasi secara bergantian. Para peserta menyampaikan kritik terhadap sejumlah persoalan kebangsaan serta jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Sebagai bentuk simbolis keprihatinan terhadap kondisi negara, massa aksi sempat menurunkan bendera Merah Putih menjadi setengah tiang di area Gedung DPRD DIY.
Ketegangan meningkat pada Selasa sore ketika massa mahasiswa mendesak masuk ke Gedung DPRD DIY untuk menemui pimpinan dewan dan menyampaikan aspirasi secara langsung.
Situasi kemudian memanas saat sebagian pengunjuk rasa berupaya memasuki ruang sidang paripurna. Upaya tersebut memicu aksi saling dorong antara massa dan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.
Meski terjadi gesekan fisik, situasi dilaporkan berhasil diredam melalui pengamanan aparat serta koordinasi dengan perwakilan koordinator lapangan mahasiswa.
Forum BEM Se-DIY Beri Kartu Merah kepada Pemerintah
Dalam pernyataan sikap resminya, Forum BEM Se-DIY secara tegas memberikan “kartu merah” kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Simbol tersebut merepresentasikan kekecewaan sekaligus evaluasi kritis mahasiswa Yogyakarta terhadap kebijakan dan arah pembangunan nasional yang dinilai belum menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Pemberian kartu merah menjadi salah satu bentuk penyampaian sikap politik mahasiswa dalam mengkritisi kinerja pemerintah. Melalui aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tuntutan agar kebijakan dan pelaksanaan pembangunan nasional lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
