Keterangan Foto: Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), King Faisal Sulaiman, memberikan pandangan terkait pengisian jabatan Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ia mengingatkan pentingnya pemeriksaan administrasi dan keabsahan ijazah kandidat. Jumat (20/11/2026). Foto: Olivia Rianjani.
WARTA-JOGJA.COM || YOGYAKARTA – Sikap sejumlah partai politik koalisi yang memilih tidak menyodorkan nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka memicu beragam spekulasi di ruang publik yakni mulai dari dugaan Presiden Prabowo Subianto hanya akan menjabat satu periode, hingga kekhawatiran munculnya julukan “wapres giveaway”mencuat di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), King Faisal Sulaiman, menegaskan bahwa pengisian kursi wakil presiden yang kosong harus ditempatkan sebagai persoalan konstitusional, bukan sekadar kompromi atau bagi-bagi kekuasaan politik.
Menurut King Faisal, merujuk pada Pasal 8 ayat 2 UUD 1945, MPR wajib melakukan pemilihan dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Dengan demikian, penentuan nama kandidat sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.
“Dua calon itu sesuai dengan konstitusi kita adalah hak prerogatifnya presiden. Jadi, terserah presiden, bisa internal kader partai atau kelompok profesional dari luar juga,” ujar King Faisal saat dimintai keterangan saat di Kota Yogyakarta, Jumat 20 November 2026 sore.
Rumor Prabowo 1 Periode
Terkait keputusan partai koalisi seperti Demokrat dan Golkar yang secara eksplisit menyatakan tidak mengajukan kadernya yang kemudian memunculkan spekulasi bahwa Prabowo hanya akan menjabat satu periode sehingga posisi wapres dianggap kurang strategis untuk 2029, King Faisal menilai hal itu sebatas asumsi politik yang wajar dalam demokrasi.
Namun, ia mengingatkan bahwa konfigurasi politik ke depan sangat dinamis dan sulit diprediksi, sebagaimana dinamika pengunduran diri Gibran di tengah bergulirnya hak menyatakan pendapat di DPR.
Justru, King Faisal menilai sikap menahan diri dari partai-partai koalisi menunjukkan kedewasaan politik dan edukasi bagi masyarakat bahwa pemilihan wapres harus mengutamakan sosok negarawan dibandingkan kepentingan partisan.
“Iya, saya kira semua orang boleh berasumsi, artinya ini masih sebatas asumtif dan spekulasi – spekulasi politik saja. Dinamika dan konfigurasi politik itu tidak ada yang bisa kita tebak dari sekarang, biasanya unpredictable,” jelasnya.
Julukan “Wapres Giveaway” Hingga Kriteria Ideal
Sementara, mengenai kekhawatiran sebagian kalangan di parlemen bahwa kandidat terpilih nantinya akan dicap sebagai “wapres giveaway” karena tidak melalui kontestasi pemilu langsung, King Faisal menyebut diskursus tersebut sah – sah saja, namun terlalu prematur untuk disimpulkan sebelum sosoknya resmi dilantik.
“Soal giveaway atau tidak itu nanti terlihat ketika wapres sudah dilantik. Begitu dilantik secara sah, maka sudah melekat tanggung jawab konstitusi untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Kalau kecenderungannya tidak memberikan kontribusi terbaik, maka dugaan-dugaan tadi mungkin saja ada benarnya,” tegasnya.
King Faisal juga menekankan bahwa posisi wakil presiden bukanlah sekadar “ban serep”, melainkan mitra strategis yang harus menuntaskan berbagai pekerjaan rumah pemerintahan dalam tiga tahun ke depan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa, target Asta Cita, hingga evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Oleh karena itu, ia menilai sosok yang dipilih Presiden Prabowo wajib memiliki integritas, kapasitas kenegaraan, serta chemistry yang kuat tanpa adanya dualisme loyalitas. Nama-nama dari internal Gerindra yang santer beredar seperti Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, maupun tokoh kepercayaan seperti Sjafrie Sjamsoeddin dinilai memiliki modalitas politik karena kesamaan visi, meski peluang kalangan profesional tetap terbuka.
“Yang paling penting adalah integritas, kapasitas kenegaraan yang mumpuni, dan tanggung jawab kebangsaan. Jangan sampai ada dualisme loyalitas, karena wapres tugasnya membantu memudahkan kerja presiden. Satu lagi yang perlu dituntaskan di awal, cek dulu fakta administrasi dan ijazahnya supaya tidak ada lagi persoalan di kemudian hari,” pungkas King Faisal.

Redaktur: Mawan

