Keterangan Foto: Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), King Faisal Sulaiman, saat memberikan pandangan terkait kandidat pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ia menekankan pentingnya memilih wakil presiden berkarakter negarawan seperti Semar. (Foto: Olivia Rianjani, Jumat, 20 November 2026).
WARTA-JOGJA.COM || YOGYAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), King Faisal Sulaiman, menilai dinamika pencalonan wakil presiden (wapres) alias pengganti Gibran Rakabuminh Raka saat ini sudah berjalan sesuai koridor konstitusional dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Namun, ia mengingatkan agar pemilihan wapres tidak sekadar menjadi kompromi politik pragmatis di tingkat elite, melainkan melahirkan sosok negarawan yang mampu memperkuat kinerja presiden hingga akhir masa jabatan.
Menurut King Faisal, mencuatnya nama Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani dari internal Gerindra menunjukkan tingkat keterimaan yang relatif tinggi di kalangan partai koalisi di parlemen. Minimnya resistensi terbuka dari partai-partai koalisi membuat peluang keduanya dinilai cukup besar, meski segala keputusan tetap berada di tangan presiden dan dinamika politik masih sangat cair.
“Jadi hari ini ya anggap saja dua nama itu kan sudah mencuat dan sepertinya tidak ada keberatan dalam tanda petik ya, tidak ada resistensi konflik politik di antara lintas partai koalisi yang tergabung dalam koalisi merah putih di bawah komando Gerindra itu ya. Itu artinya paling tidak itu kan sudah memberikan indikasi yang kuat, indikator bagi kita bahwa kans Dasco dan Ahmad Muzani sebagai pilihan presiden itu semakin nyata,” ujar King Faisal, saat ditemui di Kota Yogyakarta, Jumat (20/11/2026) sore menjelang petang.
Meski begitu, ia menekankan bahwa kejutan tetap bisa terjadi menjelang penetapan akhir, baik melalui perubahan nama di menit-menit terakhir, munculnya figur non-partai dari kalangan profesional, maupun peluang dari kubu yang berada di luar lingkaran utama kekuasaan.
“Kalau misalnya injury time makanya saya bilang kalau presiden mungkin tiba-tiba telepon ya, ‘wah kita ganti dua nama itu’ misalnya, sangat mungkin ya, sangat cair di sana. Bisa juga di last menit justru malah yang muncul itu bukan kader partai tapi kalangan profesional,” katanya.
Jangan Jadi “Tumbal Politik”
Selain itu, King Faisal menyoroti bahwa pemilihan wapres akan sangat menentukan kemampuan presiden menuntaskan program prioritas, termasuk agenda Asta Cita dan pemberantasan korupsi, dalam sisa masa jabatan sekitar tiga tahun menuju 2029.
Menurutnya, jika figur terpilih hanya menjadi “tumbal politik” atau hasil kompromi sempit antar-elite, hal tersebut dikhawatirkan justru menghambat jalannya pemerintahan dan melemahkan legasi presiden.
“Jadi jangan sampai presiden membeli kucing dalam karung tadi. Nah kalau itu terjadi,why not gitu ya. Ke depan ya kita pasti pesimis bahwa presiden di sisa akhir masa jabatan tidak akan tuntas dalam menyelesaikan proyek atau program-program skala prioritas yang sudah terangkum dalam Asta Cita yang sudah beliau susun sejak awal pelantikan, di semua segmen, semua lini, terutama komitmen pemberantasan korupsi,” jelasnya.
Ia pun menambahkan, figur wapres yang ideal harus berwatak negarawan, tidak pragmatis untuk kepentingan kelompok atau pribadi, serta terbuka terhadap kritik dan masukan publik sebagai bentuk kecintaan terhadap bangsa.
“Sosok yang eligible ya harus sosoknya negarawan. Negarawan itu kan tidak boleh kemudian dia berpikir pragmatis dalam arti untuk kepentingan kelompok atau pribadi gitu ya. Dan tidak boleh kemudian kritik, masukan dari semua stakeholder bangsa itu dianggap sebagai sikap antipati atau permusuhan terhadap sosok presiden atau wakil,” tutur King Faisal.
Karakter Semar VS Petruk
Dalam analogi budaya Jawa, King Faisal menegaskan bahwa sosok wapres idealnya merepresentasikan karakter Semar yang berwibawa, bijaksana, dan memiliki watak kebangsaan, bukan Petruk. Karakter tersebut dinilai sejalan dengan semangat menegakkan shiratal mustaqim serta keberanian melawan kemungkaran dan praktik korupsi.
“Dia harus merepresentasikan sosok yang berwibawa dan bijaksana itu ya. Itu tuh penting ya, dia (Prabowo) harus milih wapres yang watak dan karakternya seperti Semar ya, yang tadi saya bilang tuh Semar itu memiliki watak kebangsaan. Jangan jadi Petruk,” tegasnya.
Kendati demikian, King Faisal juga menyinggung pentingnya keseimbangan checks and balances dalam sistem presidensial. Ketika peta koalisi di parlemen sangat dominan, peran pengawasan publik turut bergeser ke ruang digital, mulai dari media sosial, siniar (podcast), hingga kreator konten yang kerap memicu sorotan publik atas berbagai kasus.
“Maka praktis sekarang yang jadi kelompok oposisi ini kan kekuatan ekstra-parlementer,podcast-podcast kan gitu kan. Jadi sekarang ruang demokrasi itu sudah bergeser ke demokrasi digital istilah saya itu karena justru kekuatan digital ini sekarang itu sangat dominan. Nah ini bisa kita artikan ini adalah the real kelompok oposisi yang mengingatkan presiden,” pungkasnya.

Redaktur: Mawan

