Petugas menunjukkan foto salah satu WNI korban TPPO yang diberangkatkan menjadi tentara bayaran dalam perang Rusia-Ukraina, saat konferensi pers di Mapolda DIY, Jumat (20/11/2026). Foto: Olivia Rianjani
WARTA-JOGJA.COM || YOGYAKARTA – Polda DIY bersama jajaran Polresta Yogyakarta membongkar kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran atau kombatan dalam perang Rusia-Ukraina.
Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap seorang pria berinisial KRF (27), warga asal Ciamis, Jawa Barat. Tersangka diamankan di wilayah Tegalrejo, Kota Yogyakarta, pada 16 November 2026 dan resmi ditahan sejak 17 November 2026.
Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadireskrimum) Polda DIY, AKBP Sandityo Mahardika, mengungkapkan bahwa tersangka KRF telah beroperasi sejak Juli hingga November 2026. Selama kurun waktu tersebut, tersangka tercatat sudah memberangkatkan sedikitnya 17 orang WNI ke Rusia.
“Untuk sementara terhadap para korban TPPO yang dikirim ke luar negeri ini dengan iming-iming gaji yang tinggi. Kemudian di sana ditawarkan menjadi tentara, kalau di sini komponen cadangan (komcad) atau kombatan tentara yang berperang dalam perang Ukraina-Rusia,” ujar AKBP Sandityo dalam konferensi pers di Mapolda DIY, Jumat 20 November 2026.
Andalkan Visa Wisata
Para korban direkrut dari berbagai daerah di Indonesia yakni meliputi Jawa, Banten, Cirebon, Kalimantan, hingga Jakarta. Dari belasan korban tersebut, satu diantaranya merupakan warga Yogyakarta. Sejauh ini, polisi memastikan belum ada mantan anggota militer maupun pecatan TNI/Polri yang teridentifikasi di antara para korban.
Para korban dijanjikan kontrak kerja senilai kurang lebih Rp500 juta hingga perang usai, ditambah gaji bulanan sebesar Rp 50 juta.
Sementara itu, tersangka KRF meraup keuntungan sebesar 1.000 dolar AS atau setara Rp 18 juta untuk setiap orang yang berhasil ia berangkatkan.
“Dari 17 itu satu orang warga Jogja dan sudah sempat berangkat ke Rusia dengan kontrak kurang lebih Rp 500 juta dan gaji bulanan sebesar Rp 50 juta,” bebernya.
Sandityo menjelaskan, KRF bertindak sebagai penghubung di Indonesia yang bekerja sama dengan seorang agen di Rusia. Perekrutan dilakukan secara acak melalui media sosial maupun jaringan pertemanan, tanpa adanya pola khusus ataupun pelatihan militer sebelumnya di Indonesia.
“Pemberangkatannya tidak dilakukan bersama-sama, melainkan diberangkatkan satu per satu. Begitu ada yang bersedia, dibuatkan kontrak kerja dan langsung diberangkatkan menggunakan visa wisata melalui transit di Bandara Kuala Lumpur atau Singapura,” ungkapnya.
Saat ini, ke-17 WNI tersebut diketahui sudah berada di Rusia dalam kurun waktu yang bervariasi, antara tiga hingga enam bulan terakhir. Polisi memastikan seluruh korban masih dapat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp dan belum mengetahui bahwa agen perekrut mereka di Indonesia telah ditangkap.
“Tentunya temuan ini akan kami sampaikan kepada kementerian terkait agar bisa dilakukan langkah mitigasi dan pencegahan lebih lanjut terhadap 17 orang yang sudah terlanjur berada di Rusia,” imbuh Sandityo.
Atas perbuatannya, KRF dijerat dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan/atau Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Kasus TPPO Eksploitasi Seksual di Yogyakarta
Pada kesempatan itu, Ditreskrimum Polda DIY juga mengungkap kasus TPPO lainnya dengan modus eksploitasi seksual. Polisi menetapkan seorang perempuan berinisial ISHB (40) sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi tertanggal 17 November 2026.
Tersangka ISHB diduga menghubungkan dan mempermudah perbuatan cabul sebagai mata pencaharian untuk meraup keuntungan pribadi.
Alhasil pelaku dijerat Pasal 420 juncto Pasal 421 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.
“Polda DIY berkomitmen penuh memberantas segala bentuk perdagangan orang. Ia mengimbau masyarakat untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat atau melalui call center 110 jika menemukan indikasi perekrutan tenaga kerja ilegal maupun eksploitasi manusia,” pungkas Sandityo.

Redaktur: Mawan

