Masa aksi yang terdiri dari masyarakat sipil hingga mahasiswa itu melakukan long march dari Tugu Jogja menuju Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa 7 September sore. (foto Olivia Rianjani)
WARTA-JOGJA.COM || YOGYAKARTA – Puluhan warga yang tergabung dalam gerakan Suara Ibu Indonesia menggelar aksi “Panci Emak-emak” di Yogyakarta pada Selasa (7/9/2026), menuntut keadilan bagi lebih dari 43.000 korban keracunan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Massa melakukan long march dari Tugu Jogja menuju Bundaran UGM sambil memukul alat dapur sebagai simbol situasi darurat keselamatan anak-anak. Aksi ini juga menuntut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mundur dan program dievaluasi secara menyeluruh.
Kegiatan ini bertepatan dengan genap satu tahun sejak insiden Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan di Bandung Barat yang menimpa 3.000 pelajar – namun hingga kini belum ada kepastian konkret dari pemerintah, sementara jumlah korban justru terus melonjak.
Massa aksi terdiri dari unsur masyarakat sipil, mahasiswa, hingga para ibu yang membawa dan membunyikan panci serta alat dapur lainnya sebagai simbol bahwa urusan pangan dan keselamatan warga adalah hal yang paling mendasar dan mendesak untuk didengar negara.
Perwakilan Suara Ibu Indonesia Yogyakarta, Kalis Maradiasih (34), menjelaskan makna di balik aksi tersebut.
“Ini adalah simbol yang sangat darurat ketika para ibu telah keluar dari rumah mereka membawa alat-alat domestik untuk meminta keadilan, meminta pengelola negara membuka telinga mereka lebar-lebar,” ujar Kalis di sela-sela aksi.
Kalis menyoroti kegagalan tata kelola program MBG yang dinilai mengabaikan masukan ilmuwan dan ahli yang meminta program dihentikan sementara serta desain kebijakannya dirombak total.
“Yang dilakukan negara hanya bongkar pasang kepala BGN,” tegasnya.
Berdasarkan pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), tercatat 43.838 warga telah mengalami keracunan akibat konsumsi makanan program MBG. Data ini diverifikasi melalui laporan medis puskesmas, RSUD, dan dinas kesehatan di 36 provinsi, terdiri dari 28.103 korban pada tahun 2025 dan 15.735 korban sepanjang Januari hingga awal September 2026 – mencakup pelajar, guru, serta ibu dan balita di Posyandu.
Perwakilan MBG Watch, Mieke, mengecam keras bahwa angka korban kerap dianggap sekadar statistik oleh pemerintah. Ia menuntut pertanggungjawaban yang nyata atas dampak kesehatan yang dialami para korban.
“43.000 itu bukan angka dugaan! Itu nyawa manusia, nyawa anak bangsa yang masa depannya bisa suram. Kalau saya jadi Sudaryono, mundur!” tegas Mieke.
Isu dampak anggaran juga menjadi sorotan tajam. Misye Qiera Prameswari (18), mahasiswi Filsafat UGM, menyampaikan keluhannya atas efisiensi anggaran pendidikan yang berjalan beriringan dengan pelaksanaan program MBG.
“Saya sebagai mahasiswi merasakan UKT makin mahal dan beasiswa dipotong, salah satunya Beasiswa Unggulan yang pendaftarannya diperpendek dengan alasan efisiensi dana. Kami menuntut kembalikan dana MBG untuk pendidikan dan penanganan bencana ekologis,” ungkap Misye.
Massa juga mendesak pemerintah menghentikan pemangkasan anggaran penanganan bencana di tengah maraknya kebakaran hutan di Kalimantan dan bencana alam di berbagai wilayah, serta memegang prinsip utama kebijakan: berpihak pada keselamatan anak dan kehidupan masyarakat.
Redaktur: Mawan
