WARTA-JOGJA.COM, YOGYAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama satu tahun dinilai masih membutuhkan banyak evaluasi dan perbaikan. Sejumlah persoalan, mulai dari kasus keracunan massal hingga penggunaan makanan ultra proses, menjadi sorotan karena berpotensi mengancam kesehatan anak dalam jangka panjang.
Dosen Departemen Gizi Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, S.Gz., Dietisien, MPH, menyampaikan bahwa secara konsep, program MBG memiliki tujuan yang sangat mulia, yakni meningkatkan status gizi anak sebagai investasi menuju Indonesia Emas 2045.
“Terlepas dari agenda politik, program school lunch seperti ini sudah lama diterapkan di berbagai negara dan memang merupakan kewajiban negara terhadap warga negaranya,” ujar Mirza, Senin (12/1/2026).
Namun demikian, ia menilai pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait keamanan pangan. Menurutnya, kasus keracunan massal yang terjadi menunjukkan adanya kelalaian dalam pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan makanan.
“Pengawasan terhadap proses produksi makanan harus jauh lebih efektif karena ini menyangkut kelompok rentan,” tegasnya.
Mirza mengusulkan agar tanggung jawab penyediaan makanan diberikan langsung kepada masing-masing sekolah. Dengan cakupan yang lebih kecil, sekolah dinilai lebih mampu melakukan pengawasan, memahami kondisi siswa, serta memanfaatkan bahan pangan lokal.
“Dengan begitu, kesalahan distribusi maupun kesalahan dalam keamanan pangan bisa diminimalkan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan makanan sebenarnya telah diatur dalam berbagai Peraturan Menteri Kesehatan, termasuk penggolongan kelompok berisiko tinggi, penyelenggaraan makanan massal, hingga aspek transportasi pangan. Anak sekolah dan ibu hamil, menurutnya, termasuk kelompok dengan risiko tinggi sehingga memerlukan penanganan khusus.
“Kelompok risiko tinggi ini penanganannya tidak bisa dilakukan dengan main-main,” kata Mirza.
Selain itu, Mirza menyoroti penggunaan ultra processed food (UPF) dalam menu MBG. Ia menilai penggunaan produk tersebut tidak sejalan dengan kampanye Kementerian Kesehatan terkait pengurangan gula, garam, dan lemak.
“Anak-anak diberi UPF, di situ ada natrium, gula tambahan, dan lemak. Dampaknya mungkin tidak terlihat sekarang, tapi 10 sampai 15 tahun ke depan bisa menjadi bom waktu penyakit kronis,” ujarnya.
Meski begitu, Mirza menekankan bahwa keberhasilan program MBG tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Ia menyebut dampak nyata dari investasi gizi baru akan terlihat setelah satu siklus pendidikan, sekitar 10 – 15 tahun ke depan. Di sisi lain, ia menilai Indonesia memiliki potensi besar dari keberagaman pangan lokal yang kualitasnya tidak kalah dengan produk impor. Pemanfaatan pangan lokal dinilai penting agar menu MBG sesuai dengan konteks budaya dan kondisi fisiologis anak di masing-masing daerah.
“Papua tidak bisa disamakan dengan Jawa atau Sumatra. Bahan pangan pokoknya berbeda. Kalau semua diseragamkan dengan UPF, itu justru tidak pas dengan konteks lokal,” tuturnya.
Sebagai langkah perbaikan, Mirza menekankan tiga hal utama. Pertama, penegakan keamanan pangan secara ketat dengan pemberian sanksi tegas bagi pihak yang melanggar.
“Mungkin SPPG yang melanggar wajib di punish agar semua pihak benar-benar berhati-hati. Ini amanah besar karena membawa wajah presiden,” katanya.
Kedua, pendampingan ilmiah oleh perguruan tinggi dan lintas sektor untuk menelusuri dampak MBG terhadap kesehatan anak. Pendampingan ini dapat dilakukan melalui tracking status kesehatan, indikator kebugaran, serta pengukuran antropometri siswa. Ketiga, kebijakan MBG harus bersifat fleksibel dan terbuka terhadap hasil kajian ilmiah. Menurutnya, setiap masukan berbasis bukti harus segera direspons oleh pemerintah.
“Kalau ada masukan dan bukti ilmiah yang menunjukkan perlu perbaikan, harus segera direspons. Jangan sampai tahun 2045 justru generasi ini menjadi beban kesehatan,” pungkas Mirza.
🔶️ PIMPRED & REDAKTUR: MAWAN
