Ketua KSPSI Gunungkidul, Budiyono (ist)
WARTA-JOGJA.COM, GUNUNGKIDUL, DIY – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Gunungkidul menyatakan dukungannya terhadap sejumlah program strategis pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Meski demikian, pelaksanaannya dinilai perlu dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Ketua KSPSI Gunungkidul, Budiyono, menilai program-program tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, meningkatkan kesejahteraan sekaligus membuka lapangan kerja. Khususnya program MBG, kebutuhan tenaga kerja di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa mencapai puluhan hingga ratusan orang, yang juga terbuka bagi ibu rumah tangga dan pencari kerja baru.
“Program bagus dapat mengurangi pengangguran di tingkat bawah. Hanya saja ya perlu evaluasi agar jalannya optimal, dari atas ke bawah sesuai, tidak terlalu banyak potongan sehingga hasil akhir apa yang diberikan ke penerima manfaat tidak sesuai,” ujar Budiyono, Senin (19/10/2026) kepada awak media.
Selain efektivitas program, KSPSI juga menyoroti perlindungan pekerja di SPPG. Menurut pantauan mereka, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih belum lengkap, sebagian baru mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sementara jaminan hari tua belum terakomodasi.
“Waktu itu kami pernah cek ke beberapa SPPG ya memang jaminan perlindungan kesehatan dan keselamatan sudah ada tapi perlu ditambah lagi. Saat ini hanya dua poin, seolah hanya untuk meloloskan secara administrasi, pekerja harus benar-benar dilindungi dan diperhatikan,” tandasnya.
Terkait Koperasi Desa Merah Putih, meski puluhan koperasi telah berdiri dan menerima armada, KSPSI menilai perkembangan operasionalnya belum terlihat jelas. Program ini juga dinilai berisiko menimbulkan persaingan tidak sehat dengan usaha kecil yang sudah ada. Selain itu, pengurangan alokasi dana desa dari lebih dari Rp1 miliar menjadi sekitar Rp300 juta dikhawatirkan menghambat pembangunan di tingkat kalurahan.
“Kebermanfaatan program harus dipertimbangkan lagi. Apalagi program Kopdes ini kan juga memangkas dana transfer ke desa… pembangunan di tingkat desa terkalahkan,” tegasnya.
Budiyono menegaskan dukungan KSPSI tetap terjalin, namun harus diiringi pengawasan berjenjang dari pusat hingga daerah. “Jangan sampai jalannya program prioritas yang memiliki cita-cita baik tapi justru terlalu banyak penyimpangan di tengah jalan, sehingga output-nya tidak sesuai,” katanya.
Ia berharap pemerintah tidak hanya berorientasi pada laporan administrasi, tetapi memastikan hasil akhir benar-benar dirasakan masyarakat. “Jangan banyak yang dikorupsi sementara yang diterima rakyat hanya sisa-sisanya,” tutupnya.
Penulis: Mas
Redaktur: Mawan
