Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made (foto Olivia Rianjani)
WARTA-JOGJA.COM, YOGYAKARTA – Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made, menjelaskan sejumlah kebijakan dan program terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rapat paripurna DPRD DIY membahas RAPBD 2026, Rabu (26/11/2025).
Terkait pembagian PAD dari pajak kendaraan, Ni Made mengatakan proporsinya kini berbeda antara provinsi dan kabupaten/kota.
“Berarti Provinsi itu cuma dapat 40 persen, kabupaten-kota 60 persen? Iya. Itu nanti untuk 60, 60 kan masih di dalam kita, dulu 70 kita. Tapi dalam pembagiannya itu tidak lagi bisa kita sama rata. Itu di provinsi bisa sama rata,” ujarnya kepada awak media usai rapat paripurna.
Menurut Ni Made, pembagian PAD mengikuti jumlah registrasi kendaraan. Serta menyinggung soal program pemutihan pajak kendaraan.
“Ini kan sebenarnya istilahnya untuk wajib pajak itu supaya kemudian melakukan registrasi kembali dan lain-lain untuk meningkatkan PAD dari pajak itu,” jelasnya.
Selain itu, Ni Made menekankan pentingnya optimalisasi aset dan kinerja BUMD sebagai sumber PAD.
“Kita juga sudah akan berhati-hati dari sisi optimalisasi aset, kemudian optimalisasi BUMD. Kita kemarin baru saja ketemu dengan seluruh BUMD dan harapan BUMD itu juga tidak terpaku hanya pada satu ini saja ya. Kemudian bicara banyak hal gitu untuk mungkin dari sisi supaya bisa menambah apa yang income dari PAD itu sebetulnya,” terangnya.
Mengenai kondisi keuangan BUMD, seperti Tarumartani, Ni Made menjelaskan bahwa sebagian BUMD masih beroperasi di bawah PDAM Kabupaten/Kota.
“Kalau yang masih belum, karena itu kan yang di PDAB ya. Jadi kalau PDAM itu Kabupaten/Kota. Tapi kalau PDAB itu yang provinsi. Nah itu produknya, produk air curah,” imbuhnya.
Ni Made menambahkan, SPAM Regional Kartamantul dan SPAM Bantar menjadi fokus penyediaan air minum di DIY.
“Nah ini yang kita ambil itu air curah, tapi sudah ada pengolahan air. Ini nanti diambil oleh PDAM Kabupaten/Kota, khususnya tiga tadi, Bantul, Sleman, Kota,” jelasnya.
Kendati demikian, ia menekankan pentingnya target distribusi air, walaupun beberapa wilayah belum bisa memenuhi kuota yang diharapkan.
Selain air, penggunaan listrik untuk operasional SPAM Bantar juga menjadi perhatian.
“Di Bantar itu kan dari pengambilan air sampai penyimpanan itu kecil tinggi. Sehingga kita perlu listrik untuk mengangkat air itu,” katanya.
Terkait BUMD lainnya, Ni Made mencontohkan Tarumartani yang juga mengelola pangan.
“Kalau Tarumartani, Tarumartani itu sebagai BUMD yang kita kasih pangan juga. Ya, bukan cuma cerutu saja ya. Tapi juga dia ada terkait dengan penugasan untuk pangan. Jadi, stok pangan dia ada 200 ton per tahunnya untuk menjaga bila terjadi sesuatu misalnya itu bisa diangkat,” jelasnya.
Sementara terkait besaran penurunan PAD akibat pemutihan pajak kendaraan, Ni Made mengaku belum mengingat detailnya.
“Enggak hafal, engko wae (nanti saja),” tandasnya.
🔶️ PIMPRED & REDAKTUR: MAWAN
