WARTA-JOGJA.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan tengah mempersiapkan peluncuran resmi National Command Center untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pusat kendali terpadu ini direncanakan akan diresmikan pada pertengahan Mei 2026, tepatnya sekitar tanggal 17 Mei, sebagai langkah strategis dalam pengelolaan program skala nasional tersebut.
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Nani Hendiarti, menyatakan bahwa pusat komando ini akan berfungsi sebagai sarana pengendali utama yang berbasis di Kemenko Pangan. Kehadiran infrastruktur digital dan manajemen ini ditujukan untuk memperkuat sinergi antarinstansi, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, serta memastikan koordinasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Jadi, command center nanti untuk (pelaksanaan program MBG) se-Indonesia itu ada di Kemenko Pangan. Rencananya insyaallah di-launching (resmikan) 17 Mei, sekitar tanggal itu,” ujar Nani, dikutip pada Minggu (27/4/2026).
Lebih lanjut, Nani menegaskan bahwa fokus utama pemerintah pada tahun 2026 adalah optimalisasi kualitas layanan dan perbaikan tata kelola. Hal ini sejalan dengan upaya pemenuhan target intervensi yang telah ditetapkan. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penertiban terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum memenuhi standar operasional dan kebersihan.
“Di 2026 ini kami fokus kepada peningkatan kualitas, jadi melalui perbaikan tata kelola. Kemudian kami juga melihat bahwa pemenuhan target intervensi (program MBG) ini juga harus dicapai tentunya,” tegasnya.
Data per tanggal 24 April 2026 mencatat bahwa sebanyak 1.789 SPPG sedang menjalani sanksi penghentian operasional sementara. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang sempat menyentuh angka 3.000 unit. Penutupan sementara ini dilakukan terutama terkait temuan kasus keracunan makanan dan fasilitas yang belum memenuhi standar higienitas.
Namun demikian, Nani mengakui bahwa masih terdapat sejumlah lokasi yang memerlukan penanganan khusus dan diskusi mendalam bersama Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara utama. Hal ini mencakup evaluasi apakah perlu relokasi atau penyesuaian sistem manajemen lainnya agar layanan dapat kembali berjalan optimal.
Sebagai penutup, kebijakan tahun ini tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga pada efektivitas manfaat program serta edukasi gizi kepada masyarakat, agar masyarakat semakin memahami pentingnya konsumsi makanan yang sehat dan seimbang.
🌐 (sumber Antara.co)
