Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY, Anna Rina Herbranti (foto Olivia Rianjani)
WARTA-JOGJA.COM, YOGYAKARTA – Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY, Anna Rina Herbranti, mengungkapkan bahwa kondisi kemantapan jalan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat ini baru mencapai 69,58 persen. Dari total 678 kilometer jalan daerah, sekitar 270 kilometer masih dalam kondisi belum mantap.
“Kondisi jalan kita kan kemantapan jalan di DIY baru 69,58 persen. Artinya dari 678 km ada sekitar 270-an kilometer yang kondisinya belum mantap. Nah itu yang harus benar-benar kita jaga agar menjadi lebih baik,” ujarnya, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (20/2/2026).
Menurut Anna, perbaikan jalan tidak bisa hanya mengandalkan APBD maupun Dana Keistimewaan (Danais). Untuk itu, pihaknya mengusulkan dukungan investasi daerah melalui pemerintah pusat.
“Kalau dengan anggaran APBD saja nggak bisa, kurang. Dengan Danais pun nggak bisa, sehingga kita melalui investasi daerah,” katanya.
Karena itu, DIY telah mengajukan sekitar Rp 400 miliar untuk penanganan jalan dan jembatan, yang mencakup delapan hingga sembilan ruas prioritas. Beberapa titik jalan yang masih belum mantap tersebar di wilayah Tempel, Gunungkidul, hingga Godean.
Terkait jalan ring road yang sempat viral karena kondisinya, Anna menegaskan bahwa perbaikan jalan ini menjadi kewenangan pemerintah pusat karena berstatus jalan nasional.
“Kalau ring road itu penanganan pusat ya. Kalau ada informasi jalannya kurang bagus, ya kita bantu laporkan agar dapat diperbaiki,” jelasnya.
Anna juga menyoroti program prioritas pembangunan 3 juta rumah dari pemerintah pusat. Di DIY, program ini difokuskan pada perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Kalau dari kami yang dikemas tidak layak huni itu dulu (RTLH). Usulan dari kelurahan kemudian kita cek kondisinya, baru kita perbaiki,” katanya.
Selain RTLH, DIY juga meminta tambahan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari kementerian terkait. Tahun lalu, kuotanya sekitar 105 unit, sementara tahun ini meningkat signifikan menjadi 5.000 unit.
“Kegiatannya mirip seperti RTLH,” kata Anna.
Meski ada tambahan kuota, Anna menegaskan bahwa pembangunan fisik berskala besar tetap membutuhkan dukungan anggaran pusat. Sementara APBD DIY saat ini lebih difokuskan pada pemeliharaan rutin.
“Kalau hanya pemeliharaan rutin, kondisi jalan yang 270 kilometer tadi tidak bisa tertangani maksimal. Karena konstruksinya sudah lama dan memang harus ditingkatkan,” pungkas Anna.
🟢 Redaktur: Mawan
