Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Heri Kuntadi (foto Olivia Rianjani)
WARTA-JOGJA.COM, SLEMAN, DIY – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terus mengejar target pemerataan Alat Penerangan Jalan (APJ). Berdasarkan catatan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sleman, masih ada ribuan titik jalan di wilayah tersebut yang tergolong “gelap” alias minim pencahayaan.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Heri Kuntadi, mengungkapkan bahwa area luar pusat kota seperti Kapanewon Minggir, Moyudan, hingga Cangkringan menjadi kawasan dengan jumlah titik blind spot terbanyak.
“Tersebar yang paling banyak memang di area wilayah barat, kemudian wilayah utara ya. Wilayah utara itu memang titik blind spot-nya lebih banyak. Tapi kalau wilayah tengah karena perkotaan itu sudah cukup lumayan ketersediaan lampunya. Minggir, Moyudan, Cangkringan, itu masih banyak blind spot,” ujarnya saat jumpa pers di kantor DPUPKP Kabupaten Sleman, Selasa 13 Oktober 2026.
Heri mengungkapkan, dari total sekitar 370 ruas jalan kabupaten, baru separuhnya atau sekitar 197 ruas yang dinilai memiliki fasilitas pencahayaan memadai.
Hingga September 2026, data Dishub Sleman menunjukkan kebutuhan ideal APJ di jalan kabupaten mencapai 18.341 titik. Namun, penerangan yang terealisasi baru 9.020 titik atau sekitar 49,28 persen. Artinya, masih ada kekurangan 9.321 titik lampu di jalan kabupaten.
Jika ditambah dengan kekurangan di jalan nasional (572 titik) dan jalan provinsi (873 titik), total akumulasi kekurangan penerangan jalan di Kabupaten Sleman mencapai 10.766 titik.
“Kemudian, kawasan pemukiman warga juga menjadi perhatian. Dari perkiraan kebutuhan 150.960 titik APJ untuk 7.548 RT, baru sekitar 78 ribu titik yang terbangun secara swadaya maupun bantuan pemerintah. Masih ada defisit sekitar 72.960 APJ untuk penerangan lingkungan,” ungkap Heri.
Untuk menutup celah tersebut, Pemkab Sleman secara bertahap mengalokasikan kenaikan anggaran, baik untuk pembangunan fisik baru maupun perawatan (maintenance).
Anggaran pembangunan APJ naik dari Rp19,5 miliar (2025) menjadi Rp21,6 miliar (2026), dan diproyeksikan melonjak hingga Rp30,6 miliar pada 2027. Sementara itu, dana pemeliharaan dinaikkan dari Rp1,9 miliar pada 2025 menjadi Rp6,7 miliar pada 2026, dan diusulkan Rp7,8 miliar pada 2027.
Heri menyebutkan, pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun ini, Dishub juga menggarap 288 titik APJ pemukiman dengan nilai Rp1,3 miliar. Hingga Oktober 2026, pembangunan fisik telah menyelesaikan sekitar 3.700-an titik.
“Alhamdulillah, (untuk APJ) kami ada peningkatan anggaran,” ujar Heri.
Selain pembangunan baru, perawatan menjadi kunci penting mengingat masih banyaknya infrastruktur lama yang perlu diperbaiki. Sepanjang Januari hingga September 2026, perbaikan telah menyasar 3.053 titik.
“Karena memang lampu kita banyak yang lampunya mati, kemudian lampu yang masih non-LED itu juga masih banyak. Harapannya nanti semua lampu non-LED itu terganti LED sehingga efisien,” jelasnya.
Terkait keterbatasan anggaran, Dishub Sleman memprioritaskan pemasangan penerangan di area strategis. Lokasi rawan kecelakaan, jalur evakuasi bencana, kawasan ekonomi, hingga akses sekitar pintu keluar (exit) jalan tol menjadi fokus utama.
Kendati demikian, menurut Heri, keberadaan jaringan jalan tol baru di Sleman diperkirakan bakal meningkatkan volume kendaraan sekaligus memicu potensi kerawanan lalu lintas di titik kumpul/keluar kendaraan.
Untuk memastikan akurasi data dan pemerataan penerangan, Dishub Sleman kini tengah menyusun pemetaan digital berbasis Geographic Information System (GIS) spasial. Langkah ini sekaligus mendukung program prioritas Pemkab Sleman menuju ‘Sleman Dalane Alus lan Padang’.
“Kalau lalu lintas lebih padat, jalannya alus, bisa jadi akan ada tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi. Jadi kami prioritaskan untuk titik-titik dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tinggi itu untuk diupayakan nanti dipadangi, biar kecelakaan lalu lintasnya tidak banyak, khususnya di sekitar-sekitar pintu keluar tol nanti,” tandas Heri.
Redaktur: Mawan
