Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Universitas Gadjah Mada (foto Olivia Rianjani)
WARTA-JOGJA.COM – Tragedi banjir bandang yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh pada akhir November 2025 meninggalkan jejak kehancuran yang luar biasa. Ratusan desa terendam, infrastruktur vital terputus, dan lebih dari 300 korban jiwa tercatat akibat bencana yang terjadi di tengah curah hujan ekstrem hingga 300 mm per hari di beberapa wilayah Sumut.
Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Universitas Gadjah Mada, Hatma Suryatmojo, mengatakan bahwa banjir bandang ini bukan semata akibat cuaca ekstrem, melainkan akumulasi dari kerusakan lingkungan yang parah di hulu DAS.
“Tragedi banjir bandang ini sejatinya merupakan akumulasi ‘dosa ekologis’ di hulu DAS. Cuaca ekstrem hanya pemicu awal, tetapi daya rusak yang terjadi tidak lepas dari parahnya kerusakan lingkungan di wilayah hulu hingga hilir,” ujar Hatma, dalam keterangan tulisnya kepada media, Senin 1 Desember 2025.
Menurut Hatma, hutan di hulu DAS seharusnya berfungsi sebagai “spons raksasa” yang menyerap air hujan, menahan aliran ke sungai, dan menjaga keseimbangan siklus hidrologi. Hasil penelitian menunjukkan hutan tropis alami mampu menahan 15–35 persen air hujan di tajuk, menyerap 55 persen melalui infiltrasi, dan mengembalikan 25 – 40 persen ke atmosfer melalui evapotranspirasi.
“Ketika hutan hulu rusak atau gundul, fungsi intersepsi, infiltrasi, dan evapotranspirasi hilang. Air hujan yang deras langsung mengalir ke hilir, memicu longsor dan banjir bandang. Selain itu, sedimentasi mempersempit sungai, meningkatkan risiko luapan,” jelas Hatma.
Menurutnya, data menunjukkan kerusakan hutan di Sumatra cukup signifikan. Di Aceh, lebih dari 700 ribu hektare hutan hilang antara 1990 – 2020. Sumatra Utara kini memiliki hanya sekitar 29 persen tutupan hutan, dengan hutan tersisa terfragmentasi, termasuk di kawasan Batang Toru yang tertekan aktivitas manusia seperti pembalakan liar, perkebunan, dan pertambangan.
Sementara, Sumatra Barat memiliki hutan sekitar 54 persen dari luas wilayahnya, namun deforestasi terus berlangsung dengan laju tinggi. Hatma menekankan, langkah mitigasi struktural penting, tetapi tidak cukup tanpa pelestarian lingkungan.
“Pemerintah harus menyiapkan langkah struktural seperti pembangunan tanggul, pemulihan sempadan sungai, dan normalisasi sungai, tetapi itu tidak akan cukup tanpa dibarengi pelestarian lingkungan di hulu. Perlindungan hutan dan konservasi DAS harus menjadi prioritas utama,” tegas Hatma.
Selain itu, kata Hatma, penegakan aturan tata ruang berbasis mitigasi bencana dan penghentian deforestasi di kawasan rawan banjir harus dilakukan secara tegas. Sisa hutan di hulu-hulu kritis, seperti Ekosistem Leuser di Aceh dan hutan Batang Toru di Sumut, menurut Hatma, harus dipertahankan sebagai “harga mati”.
“Rehabilitasi lahan kritis dan reforestasi di area tangkapan air strategis juga mendesak untuk memulihkan fungsi hutan sebagai pengendali daur air. Edukasi dan partisipasi masyarakat lokal dalam menjaga hutan akan memperkuat upaya perlindungan lingkungan jangka panjang,” pungkas Hatma.
🔶️ PIMPRED & REDAKTUR: MAWAN
