YOGYAKARTA || WARTA-JOGJA.COM – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, menanggapi reshuffle sejumlah menteri dan wakil menteri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin 8 September 2025.
Menurut Sultan, pergantian tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden dan diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintahan.
“Ya, semoga saja bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kalau itu kan hak prerogatif Presiden,” ujar Sri Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa 9 September 2025.
Adapun dalam reshuffle tersebut, Presiden Prabowo mengganti beberapa menteri di antaranya Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, serta Menteri Pemuda dan Olahraga. Selain itu, satu kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umrah juga resmi dibentuk dan dilantik pejabatnya.
Lanjut Sri Sultan menekankan bahwa dirinya tidak memiliki komentar lebih jauh terkait siapa saja yang diganti, karena hal tersebut merupakan wewenang penuh Presiden.
“Ya, harapan saya lebih baik makin memperkuat gitu aja. Enggak bisa punya komentar apa-apa, wong itu hak prerogatif presiden,” tegasnya.
Saat ditanya apakah reshuffle ini akan membawa perubahan positif, Sultan menegaskan bahwa itu menjadi harapan semua pihak.
“Iya, mesti gitu aja harapannya. Enggak ada harapan lain. Kok itu, kok ini, ada itu kan hak prerogatif,” pungkas Ngarsa Dalem.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa reshuffle ini dilakukan berdasarkan evaluasi dan pertimbangan yang matang oleh Presiden Prabowo.
“Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin 8 September 2025.
🔴 PIMPRED & REDAKTUR: MAWAN
