WARTA-JOGJA.COM – Rangkaian banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dalam beberapa waktu terakhir dinilai bukan sekadar bencana alam biasa. Kejadian beruntun yang menelan ratusan korban jiwa dan merusak infrastruktur secara masif itu disebut sebagai sinyal meningkatnya ancaman multi-bencana di Indonesia, yang belum sepenuhnya mampu ditangani oleh sistem penanggulangan bencana saat ini.
Guru Besar Geologi Lingkungan dan Kebencanaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dwikorita Karnawati, menyebut peristiwa tersebut sebagai dampak nyata dari kerentanan geologi Indonesia yang diperparah oleh perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
“Indonesia secara alamiah berada di wilayah tektonik aktif yang rawan multi-bencana. Namun kini situasinya jauh lebih kompleks karena dipicu pula oleh pemanasan global dan degradasi lingkungan,” ujarnya, Senin (15/12/2025).
Ia menjelaskan, rangkaian bencana di tiga provinsi tersebut merupakan bencana geo-hidrometeorologi berantai, di mana hujan ekstrem, longsor, dan banjir bandang saling memicu. Skala dan intensitasnya pun disebut melampaui kejadian-kejadian sebelumnya, dengan jumlah korban jiwa mendekati 990 orang.
Dwikorita mengungkapkan, data ilmiah menunjukkan peningkatan signifikan kejadian cuaca ekstrem dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2024 bahkan tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah pencatatan modern, dengan anomali suhu global mencapai 1,55 derajat Celsius di atas periode pra-industri.
“Dekade 2015 hingga 2024 menjadi sepuluh tahun terpanas yang pernah dialami bumi. Dampaknya adalah hujan ekstrem yang dulunya jarang, kini muncul berulang dengan periode ulang yang semakin pendek,” katanya.
Catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga menunjukkan lonjakan kejadian cuaca ekstrem, dari 2.483 kejadian pada 2020 menjadi 6.128 kejadian pada 2024. Tren ini terlihat kuat di wilayah barat Indonesia, termasuk Sumatra, yang diproyeksikan akan semakin basah pada dekade mendatang.
“Kondisi ini memperbesar risiko banjir bandang, aliran debris, dan gerakan tanah, terutama di daerah bertopografi curam yang mengalami perubahan tata guna lahan,” jelas mantan Kepala BMKG tersebut.
Menurutnya, karakter bencana kali ini berbeda dari bencana tunggal pada umumnya. Dinamika geologi dan hidrometeorologi yang saling memperkuat membuat satu kejadian dapat memicu bencana susulan secara berantai.
“Hujan ekstrem yang dulunya jarang, kini datang berulang. Ini yang menyebabkan banjir bandang di Sumatra memiliki daya rusak jauh lebih besar,” ujarnya.
Lanjut Dwikorita menilai, sistem penanggulangan bencana nasional yang disusun sejak 2007 masih terlalu berfokus pada respons darurat dan belum dirancang untuk menghadapi kompleksitas multi-bencana akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
“Selama musim hujan, potensi banjir bandang lanjutan masih sangat tinggi. Saat rehabilitasi baru dimulai, hujan ekstrem bisa datang lagi dan memaksa daerah terdampak kembali ke fase tanggap darurat,” jelasnya.
Kendati demikian, ia menekankan perlunya mekanisme penanganan khusus yang lebih cepat, terintegrasi, dan bersifat lintas sektor, terutama untuk mewujudkan prinsip Build Back Better dalam pemulihan wilayah terdampak.
“Bencana kali ini merupakan multi-bencana dengan penyebab dan dampak yang saling memperkuat. Mekanisme rutin tampaknya tidak lagi memadai,” ucapnya.
Dwikorita juga menyinggung pengalaman Indonesia pasca tsunami Aceh 2004 melalui pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD – Nias, yang dinilai efektif karena memiliki mandat dan kewenangan terintegrasi.
“Dengan skala kerusakan sebesar ini, kita memerlukan lembaga lintas sektor yang mampu bekerja terpadu dan cepat,” katanya.
Oleh karena itu, Dwikorita merekomendasikan pemerintah segera menyusun kajian komprehensif bersama kementerian teknis, BNPB, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas kebencanaan. Kajian tersebut perlu memasukkan faktor perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta proyeksi bahaya hidrometeorologi agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara tepat dan holistik.
“Pembentukan lembaga khusus bukan sekadar keputusan administratif, tetapi langkah strategis agar negara benar-benar hadir dalam membangun kembali Sumut, Sumbar, dan Aceh di tengah risiko bencana yang terus meningkat,” pungkasnya.
🔶️ PIMPRED & REDAKTUR: MAWAN
