(foto Olivia Rianjani)
WARTA-JOGJA.COM, YOGYAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan persiapan angkutan Lebaran 2026 terus dimatangkan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Dudy Purwagandhi saat melakukan kunjungan koordinasi di Gedhong Pareanom, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis 19 Februari 2026 bersama Wagub DIY Paku Alam X beserta jajaran terkait.
Menurut Dudy, koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.
“Ini bagian dari koordinasi kami di Kemenhub terkait pelaksanaan Lebaran 2026. Sebelum pelaksanaan aturan, kami selalu berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat maupun daerah,” ujarnya kepada wartawan usai audiensi.
Ia menegaskan, berbagai skenario pengaturan lalu lintas dan transportasi telah disiapkan. Pemerintah berharap penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini dapat berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah, persiapan sudah dilakukan sedemikian rupa. Kami mohon doa dari teman-teman dan masyarakat agar penyelenggaraan tahun ini bisa berjalan dengan baik, bahkan lebih baik dari tahun kemarin,” tutur Dudy.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Sekda DIY), Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyebut kunjungan Menteri Perhubungan merupakan agenda rutin untuk memastikan kesiapan daerah menghadapi lonjakan pemudik.
“Seperti tahun-tahun lalu, kunjungan Pak Menteri untuk melihat kesiapan daerah dalam menyikapi mudik. Karena biasanya momentum ini juga dimanfaatkan masyarakat untuk bersilaturahmi,” ujarnya.
Pemda DIY, kata Ni Made, memang mendukung kebijakan work from anywhere (WFA) yang diharapkan dapat mengurai kepadatan pemudik pada waktu-waktu puncak. Namun ia mengakui kebijakan tersebut memiliki keterbatasan, terutama bagi sektor industri.
“Memang ada keleluasaan dengan work from anywhere, tapi kendalanya ada di sektor swasta, khususnya pekerja pabrik yang tidak memungkinkan bekerja dari mana saja. Sementara sebagian besar pemudik menggunakan kendaraan pribadi dan sepeda motor,” katanya.
Untuk mengantisipasi kepadatan itu, Pemda DIY akan mengoptimalkan masjid di sepanjang jalur mudik sebagai rest area tambahan. Evaluasi dari masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) sebelumnya juga menjadi bahan perbaikan.
“Kemarin saat Nataru cukup kondusif. Macet tetap ada, tapi tidak sampai kendaraan tidak bisa bergerak. Ke depan, kami perkuat rambu-rambu dan penunjuk arah di titik-titik krusial, termasuk jalur alternatif,” papar Ni Made.
Selain itu, Pemda DIY mengusulkan perpanjangan jalur kereta api bandara hingga Stasiun Maguwoharjo untuk meningkatkan konektivitas. Usulan tersebut, menurutnya, telah mendapat respons positif dan tengah dikoordinasikan, termasuk dengan pihak pangkalan udara terkait aspek keselamatan. Dalam hal ini menurutnya merupakan usulan Pemda DIY yang sudah agak lama.
“Alhamdulillah ini responnya bagus dan positif gitu nanti termasuk inisiasi dari Bu Erni juga sudah mengkomunikasikannya juga dengan lanud ya. Karena ada dari sisi selatannya itu yang turunnya itu kan masih tidak lahannya Lanud. Jadi agak kesulitan untuk keselamatan masyarakat yang menggunakan kereta seperti itu. Jadi ditanggapi positif termasuk juga permohonan kita untuk bus sekolah ya,” jelas Ni Made.
Disamping itu, DIY juga mengajukan optimalisasi pemanfaatan bus sekolah dengan sistem zona atau titik kumpul (drop zone), sehingga satu unit bus dapat melayani beberapa sekolah secara bergantian.
“Ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai sekolah ya, entah SD, entah SMP, entah SMA. Ketika bicara, oh ini ada dekat di mana, dia berhenti di situ bisa. Nanti kan dia bisa ulang-alik ya, seperti itu,” imbuh Ni Made.
Dalam pertemuan tersebut juga, lanjut Ni Made, turut dibahas penertiban penggunaan bus pariwisata yang beroperasi tidak sesuai peruntukan. Pemda menerima aspirasi dari sejumlah perusahaan otobus (PO) dan mendorong penegakan aturan untuk menekan risiko kecelakaan.
“Nah ini juga disampaikan karena pada umumnya mereka itu tidak berizin. Jadi tidak melalui mekanisme spion nam yang kebetulan ada pak Dirjen Perhubungan Darat yang memang mempunyai ketugasan berkaitan dengan itu. Itu akan ditindaklanjuti juga oleh Keputusan.
Kementerian berkaitan dengan hal ini. Karena terjadinya risiko kecelakaan itu tidak hanya mungkin jalannya aja yang buruk tapi penguasaan terkait dengan medan, kemudian kondisi modanya sendiri seperti apa itu juga saya kira menjadi bagian penting dari diskusi tadi,” terang Ni Made.
Oleh karena itu, ia berharap seluruh langkah antisipatif tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama periode mudik dan balik Lebaran 2026.
“Risiko kecelakaan bukan hanya karena kondisi jalan, tetapi juga penguasaan medan dan kelayakan kendaraan. Itu menjadi perhatian bersama dan akan ditindaklanjuti Kementerian,” pungkas Ni Made.
🟢 Redaktur: Mawan
