Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, S.E., M.P.
WARTA-JOGJA.COM, GUNUNGKIDUL, DIY – Tidak tanggung-tanggung, penolakan tegas dilontarkan Bupati Gunungkidul, Endah Subekti adanya pengadaan mobil dinas baru yang seharusnya menjadi sarana penunjang kinerja bagi dirinya namun kendaraan operasional tersebut dialihkan sepenuhnya untuk percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak di wilayah Gunungkidul. Hal ini menjadi langkah jitu untuk membuktikan profesionalitas kinerjanya dan perbaikan jalan merupakan prioritas utama.
Kebijakan ini diambil di tengah keterbatasan anggaran daerah, dengan mengedepankan skala prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi mobilitas dan ekonomi masyarakat luas.
Dalam keterangannya, Endah menegaskan bahwa pengadaan kendaraan mewah bukanlah kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah saat ini. Ia memilih untuk tetap menggunakan fasilitas kendaraan yang sudah tersedia guna menekan pengeluaran yang tidak bersifat primer.
“Tidak ada kendaraan dinas baru karena untuk operasional akan menggunakan mobil yang sudah ada,” ujar Endah dengan tegas, Rabu (25/3/2026).
Menurutnya, kondisi infrastruktur jalan di beberapa titik Gunungkidul memerlukan perhatian serius dan pendanaan yang tidak sedikit. Dengan mengalihkan anggaran mobil dinas, pemerintah daerah dapat menambah volume perbaikan jalan yang selama ini dikeluhkan warga.
“Kalau untuk perbaikan jalan, maka rakyat juga akan merasakan manfaatnya. Saya pakai kendaraan yang sudah ada,” imbuhnya.
Meski menolak pengadaan baru, Endah menjamin bahwa kinerja dan mobilitas kedinasan tidak akan terganggu. Saat ini, ia masih mengandalkan unit kendaraan yang dinilai masih sangat layak pakai, di antaranya Toyota Hiace, Toyota Fortuner, hingga sedan Toyota Camry.
Bupati memastikan bahwa seluruh armada tersebut berada dalam kondisi perawatan yang baik dan masih mumpuni untuk menjangkau medan geografis Gunungkidul yang bervariasi.
Tindakan ini menjadi cermin bagi sosok pemimpin, dirinya berani mengambil kebijakan berdasarkan kondisi di lapangan mengacu kepada keterbatasan anggaran dialokasikan untuk kepentingan rakyatnya.
