
(foto Olivia Rianjani)
WARTA-JOGJA.COM, GUNUNGKIDUL, DIY – Kawasan karst Gunung Sewu menghadapi tekanan pembangunan pariwisata yang semakin intensif dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah proyek fisik mengubah bentang alam karst secara signifikan, memunculkan kekhawatiran terkait daya dukung lingkungan dan keberlanjutan sumber daya air.
Karst yang rusak berisiko mengganggu sistem hidrologi bawah tanah yang kompleks dan rapuh, dampaknya pun bisa dirasakan masyarakat sekitar dalam jangka panjang. Kawasan ini menjadi penyangga air sekaligus ruang hidup bagi komunitas pedesaan dan pesisir.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), A. B. Widyanta, menekankan bahwa karst Gunung Sewu tidak bisa dilepaskan dari relasi panjang antara manusia dan alam. Menurutnya, karst berfungsi sebagai sistem ekologis yang menopang kehidupan di wilayah dengan keterbatasan air permukaan.
“Karst Gunung Sewu adalah ruang hidup yang terbentuk dari relasi panjang antara manusia dan alam, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara hati-hati,” ujar Widyanta dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (20/1/2026).
Widyanta juga menyoroti bagaimana pembangunan pariwisata mengubah makna ruang hidup masyarakat lokal. Bentang alam yang dulu memiliki nilai kultural dan simbolik kini bergeser fungsinya. Hal ini berdampak pada relasi sosial dan cara masyarakat memaknai lingkungannya.
“Bangunan pariwisata mungkin tampak megah, tetapi ia menghancurkan nilai luhur Gunungkidul yang selama ini dijaga masyarakat,” tutur Widyanta.
Ia menambahkan, persoalan karst erat kaitannya dengan relasi kuasa dalam pengelolaan ruang. Kepentingan investasi kerap menempati posisi lebih dominan dibandingkan suara warga, sementara minimnya partisipasi publik berpotensi menimbulkan konflik agraria.
“Ketika pembangunan pariwisata ditempatkan di atas kepentingan ekologis, maka yang dikorbankan adalah keberlanjutan ruang hidup,” tandas Widyanta.
Sementara dari perspektif masyarakat sipil, Pitra Hutomo menilai kawasan karst Gunung Sewu sering disalahpahami dalam logika pembangunan. Karst lebih sering dipandang sebagai objek ekonomi dibanding ekosistem hidup. Ia menekankan, kawasan ini menyimpan nilai ekologis dan kultural yang saling terkait, sehingga pengabaian terhadap fungsi karst dapat menimbulkan kerentanan lingkungan dan sosial.
“Gunungkidul seharusnya dirawat sebagai ruang hidup, bukan diperlakukan sebagai wilayah eksploitasi,” ujar Pitra.
Himawan Kurniadi, juga dari NGO Ruang, turut menyoroti proyek pembangunan pariwisata yang membelah bentang karst. Menurutnya, pembangunan semacam ini tidak ramah lingkungan dan menimbulkan risiko kebencanaan, yang sering kali tidak diperhitungkan secara memadai.
“Pembangunan yang membelah karst, seperti proyek On The Rock, menyimpan ancaman serius terhadap keselamatan ekologis dan masyarakat sekitar,” jelas Himawan.

🔶️ PIMPRED & REDAKTUR: MAWAN







