Suara Ibu Indonesia menggelar aksi “Asap Bukan Takdir” di Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Massa menyoroti karhutla, kebijakan pemerintah, hingga wacana pajak pembalut. (foto Olivia Rianjani)
WARTA-JOGJA.COM || YOGYAKARTA – Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Suara Ibu Indonesia menggelar aksi bentang rasa bertajuk ‘ASAP BUKAN TAKDIR’ di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada Jumat 30 Oktober 2026. Aksi ini digelar sebagai bentuk keprihatinan atas bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum memihak rakyat kecil.
Dalam aksi terbuka ini, Suara Ibu Indonesia menggandeng berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Sasenitala, hingga ISI Bergerak. Massa menyampaikan aspirasinya lewat beragam bentuk ekspresi seni visual, pertunjukan live painting, dialog warga, penabuhan alat dapur, hingga pembagian pembalut gratis.
Juru bicara Aksi Ibu-Ibu Berisik, Siti Fauziah Saekhoni yang dikenal publik sebagai pemeran Bu Tejo dalam film Tilik, mengungkapkan bahwa gerakan ini lahir dari akumulasi keresahan para ibu terhadap efektivitas kebijakan pemerintah.
“Kami kemudian sekelompok ibu-ibu merasa resah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pernah benar-benar sungguh-sungguh untuk rakyat. Lalu kami melakukan aksi turun ke jalan dan berdialog dengan ibu-ibu yang lain supaya terjadi perubahan,” ujarnya kepada awak media di lokasi aksi.
Bu Tejo menjelaskan, terdapat empat tuntutan utama yang diusung dalam aksi tersebut. Pertama, mendesak pemerintah mengelola negara secara profesional, terutama dalam penanganan karhutla secara cepat dan serius, termasuk mempertimbangkan status bencana nasional.
“Udara bersih itu tanpa kita minta seharusnya negara menjamin. Itu hak dasar yang harus dipenuhi, bukan justru memperkaya elite atau kelompok tertentu,” tegasnya.
Ia menilai penanganan karhutla saat ini masih belum maksimal dan menyulitkan warga terdampak, seperti di kawasan Kalimantan. “Bu Tejo” juga menyentil penolakan bantuan internasional yang berujung tanpa hasil signifikan.
“Harusnya segera diselesaikan kebakarannya. Masa bantuan dari negara lain ditolak, katanya bisa, ternyata nol juga. Lalu apa yang bisa kami harapkan dari pemerintah?,” tegasnya lagi.
Tuntutan kedua mencakup prioritas anggaran negara untuk stabilitas ekonomi, ketersediaan bahan pokok, serta akses pendidikan dan kesehatan. Tuntutan ketiga meminta penghentian intimidasi serta penolakan terhadap benturan antarkelompok masyarakat. Sementara tuntutan keempat menyoroti jaminan kebebasan berpendapat dan penghentian sensor di media sosial.
“Sebagaimana pun usaha kalian untuk membungkam kami sebagai rakyat, suara kami ini murni. Ketika kalian diberikan amanah untuk memimpin, lakukan amanah itu dengan benar sehingga kami tidak perlu sampai semarah ini turun ke jalan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, alat dapur tersebut dipilih sebagai simbol pemenuhan hak atas pangan.
“Ini simbol bahwa hak dasar kita juga soal makan. Setiap hal yang dimasak seharusnya membuat semua orang mendapatkan kebutuhannya dan mendapatkan haknya,” jelas Siti Fauziah.
Selain itu, massa membagikan pembalut secara gratis kepada para pengguna jalan sebagai protes atas munculnya wacana pengenaan pajak pada produk sanitasi perempuan.
“Masa kami harus resah dengan kebutuhan dasar kami? Itu kan hal-hal yang tidak perlu kami minta, harusnya diperhatikan dan dijaga kestabilannya. Harusnya dijamin. Pokoknya itu tidak perlu dipajaki. Kurang duit apa pemerintah ini? Makanya berhenti korupsinya,” tuturnya.
Sementara itu, Dosen Hukum Ketenagakarjaan Fakultas Hukum UGM, Nabiyla Risfa Izzati, yang turut hadir dalam aksi tersebut menegaskan bahwa pembalut merupakan kebutuhan biologis dasar yang seharusnya dipermudah aksesnya, bukan justru diberati pajak.
“Pembalut itu sebenarnya kebutuhan dasar. Di sisi lain, kebutuhan dasar ini dari awal sudah tidak terjangkau. Ada banyak sekali perempuan yang bahkan untuk membeli pembalut dengan harga yang sekarang saja itu tidak bisa menjangkau,” ujar Nabiyla.
Nabiyla menyayangkan wacana perpajakan yang menurutnya keliru sasaran di tengah kondisi perekonomian masyarakat saat ini.
“Dari sekian banyak hal yang bisa dipajaki, pajakilah orang-orang kaya itu. Kenapa harus memajaki hak dasar dan kebutuhan dasar yang bahkan masih banyak perempuan tidak bisa mengakses?,” ucapnya.
Kendati demikiak, menurut Nabiyla, langkah konkret yang mesti diambil pemerintah adalah menjamin keterjangkauan harga produk kesehatan perempuan.
“Seharusnya yang dilakukan justru agar pembalut bisa diakses dengan mudah. Sementara kita malah ke arah sebaliknya, mau membuatnya lebih mahal dengan cara memajaki pembalut,” pungkasnya.
Redaktur: Mawan
