Pimpinan dan perwakilan 13 perguruan tinggi di DIY berfoto bersama usai pertemuan konsolidasi membahas situasi pascakericuhan demo 10 November 2026 di Bale Kenyo, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (16/11/2026). (Foto: Olivia Rianjani)
WARTA-JOGJA.COM || YOGYAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengumpulkan jajaran pimpinan dari 13 perguruan tinggi di wilayahnya pada Senin (16/11/2026) malam. Pertemuan tertutup di Bale Kenyo, Kompleks Kepatihan itu menjadi langkah konsolidasi pascakericuhan aksi demonstrasi pada 10 November lalu.
Dalam forum tersebut, Sultan dan para pimpinan kampus merumuskan komitmen bersama untuk menjaga kondusivitas wilayah tanpa harus membungkam ruang demokrasi mahasiswa.
Sultan menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah membatasi kebebasan berpendapat di ruang publik, termasuk di kawasan ikonik seperti Malioboro. Meski demikian, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap mematuhi prosedur hukum, mengingat kawasan tersebut merupakan titik vital dan pusat perekonomian.
“Saya tidak mencegah demokratisasi. Mau di Malioboro silakan, tetapi karena statusnya di situ kawasan strategis pertokoan, ada Istana Negara dan sebagainya, mohon kalau mau demonstrasi tetap memberitahu polisi,” ujar Sultan.
Raja Keraton Yogyakarta ini juga mendorong pihak rektorat untuk lebih proaktif membangun komunikasi dengan elemen mahasiswa agar potensi gesekan di lapangan bisa diredam.
“Jika pihak kampus menemui jalan buntu dalam berkoordinasi, kami menyatakan kesiapannya untuk turun tangan secara langsung menjadi mediator,” ucap Ngarsa Dalem.
Merespons hal itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, menilai perguruan tinggi memikul tanggung jawab moral dalam mengawal penyaluran aspirasi mahasiswa agar tidak berujung ricuh.
“Demokrasi harus jalan, tetapi kekerasan harus dicegah. Kita punya kepentingan yang sama untuk menjaga Yogyakarta, kampus kita, masyarakat sipil,” ujar Arie.
Namun, Arie memberikan catatan penting bahwa upaya menjaga keamanan tidak boleh dilakukan lewat pendekatan represif yang justru merusak iklim demokrasi. Ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap mahasiswa serta penyelesaian masalah melalui jalur dialog.
“Menjaga suasana Jogja aman itu jangan sampai mencederai demokrasi dengan benturan, dengan pelibatan instrumen kekerasan dari siapa pun. Karena itu, kita jaga supaya cara kita menyelesaikan masalah melalui dialog,non-violence, dan saling melindungi,” tegasnya.
Senada, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama UPN “Veteran” Yogyakarta, Hendro Widjanarko, menyebut pihaknya membuka ruang dialog internal seluas-luasnya sebelum mahasiswa memutuskan turun ke jalan.
“Kami selalu mengimbau mahasiswa ketika melakukan aksi itu sesuai dengan ketentuan,” ucap Hendro.
Ia menambahkan, pihak kampus siap memfasilitasi sekaligus menjembatani tuntutan mahasiswa agar bisa langsung diterima oleh pemangku kebijakan tanpa memicu kericuhan.
“Kita ajak komunikasi, apa yang mereka ingin sampaikan itu sampaikan dulu ke kampus. Sehingga kami nanti akan menjembatani arahnya ke mana. Jadi aspirasinya itu tetap tersampaikan, kalau bisa nanti bisa disampaikan lewat kampus,” tandas Hendro.
Diketahui, pertemuan malam itu dihadiri oleh perwakilan dan rektor dari 13 kampus di DIY. Mereka berasal dari UGM, UMY, UPN “Veteran” Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, UNY, Universitas Sanata Dharma (USD), STPMD “APMD”, Universitas Widya Mataram (UWM), ISI Yogyakarta, UII, UAD, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), serta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Redaktur: Mawan

