Mahasiswa BEM Nusantara DIY menggelar aksi demonstrasi dan mengepung halaman Gedung DPRD DIY, Rabu (14/1/2026) sore ini (foto Olivia Rianjani)
WARTA-JOGJA.COM, YOGYAKARTA – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nusantara) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi demonstrasi dan mengepung halaman Gedung DPRD DIY, Rabu (14/1/2026) sore ini. Aksi ini dilakukan untuk menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD. Koordinator Daerah BEM Nusantara DIY,
Muhammad Nusthaoni A, mengatakan bahwa penolakan terhadap pilkada tidak langsung menjadi tuntutan utama dalam aksi tersebut karena dinilai mencederai amanat reformasi.
“Tuntutan utama kami yaitu menolak pemilihan atau pilkada secara tidak langsung ataupun dipilih melalui DPRD. Karena ini sangat menciderai amanat reformasi. Dulu kita sudah sepakati bahwa pemilihan kepala daerah itu harus secara langsung oleh rakyat, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ujar Nusthaoni kepada wartawan disela aksi.
Ia menegaskan, pemilihan melalui DPRD tidak akan menghilangkan praktik politik uang, sebagaimana alasan yang kerap disampaikan pemerintah.
“Kalau nanti dipilih lewat DPRD, tetap terjadi money politik. Bahkan justru anggarannya lebih besar karena bukan mengalir ke rakyat, tapi ke orang-orang besar, ke elit-elit politik. Jadi tetap ada politik uang,” katanya.
Selain itu, massa aksi juga menyuarakan sejumlah tuntutan lain, seperti pembubaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengalihan anggaran MBG ke sektor pendidikan, mewujudkan pendidikan gratis, menyejahterakan guru, menetapkan bencana nasional di Sumatera, serta mendesak kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) Yogyakarta.
“Karena kita berada di DIY, tuntutan yang paling utama juga adalah menaikkan UMR Yogyakarta,” tegasnya.
Nusthaoni turut menyinggung respons sejumlah anggota DPR terhadap tuntutan mahasiswa yang dinilainya tidak mencerminkan peran wakil rakyat.
“Ya begitulah kondisi wakil rakyat sekarang. Masyarakat sudah sangat tidak percaya terhadap wewenang wakil rakyat. Banyak juga yang sama saja,” ucapnya.
Ia juga menanggapi sikap Ketua DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan yang secara terbuka menolak pilkada tidak langsung.
“Pak Nur itu Ketua DPRD DIY dari fraksi PDI, ya pasti menolak secara tegas. Ini kan jadinya seperti PDI versus partai-partai lain,” jelasnya.
Apabila aksi tersebut diabaikan, lanjut Nusthaoni, BEM Nusantara DIY akan menjadi inisiator untuk menggerakkan aksi serentak di berbagai daerah apabila wacana pilkada tidak langsung terus bergulir.
“Kami menyerukan agar daerah-daerah lain setelah ini juga serentak turun aksi,” tandasnya.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Dias Habibie, menyatakan sependapat bahwa wacana pilkada melalui DPRD bertentangan dengan semangat reformasi.
“Ini sangat-sangat menciderai amanat reformasi. Memang di konstitusi disebutkan pemilihan dilakukan secara demokratis, tapi pasca 2005 kita sudah menyepakati bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat,” ujarnya.
Ia menilai alasan pemerintah yang menyebut efisiensi anggaran, pengurangan konflik horizontal, dan pencegahan politik uang tidak memiliki dasar yang kuat.
“Kalau pemilihan dipindahkan ke DPRD, money politik itu tidak akan hilang. Justru alirannya akan lebih besar dan berpindah ke kursi perwakilan, bukan ke rakyat,” bebernya.
Dias juga menilai logika efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan hak demokrasi rakyat.
“Demokrasi itu hak yang substansial. Sedangkan efisiensi anggaran itu hal teknis. Jangan sampai hak demokrasi rakyat dikorbankan hanya karena alasan efisiensi,” tegasnya.
Selain itu, Dias mencurigai wacana pilkada tidak langsung sebagai bentuk uji reaksi publik oleh pemerintah.
“Kami curiga ini hanya cek ombak. Kalau masyarakat tidak merespon, bisa jadi ini jadi legitimasi untuk amandemen UUD, bahkan membuka peluang presiden dipilih lewat MPR lagi,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan, mahasiswa akan meningkatkan eskalasi aksi jika wacana tersebut berlanjut hingga tahap pembahasan undang-undang.
“Kalau nanti sudah masuk RUU dan dibahas, artinya suara kami tidak didengar. Kami akan memastikan ada eskalasi aksi yang lebih besar, tidak hanya BEM Nusantara, tapi seluruh aliansi mahasiswa di Jogja, bahkan melibatkan masyarakat,” pungkas Dias.
🔶️ PIMPRED & REDAKTUR: MAWAN
