Keterangan foto: Tim kuasa hukumnya saat menyampaikan pengaduan dugaan maladministrasi penanganan laporan Satgas PPKPT dan keputusan pembatasan aktivitas kampus UWM ke Ombudsman RI Perwakilan DIY, Rabu (18/11/2026). Foto: Ersd
WARTA-JOGJA.COM || SLEMAN, DIY – Dugaan maladministrasi dalam penanganan laporan kekerasan seksual serta penerbitan keputusan pembatasan kehadiran dan aktivitas di lingkungan kampus Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta resmi diadukan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Pengaduan tersebut disampaikan pada Rabu, 18 November 2026, oleh seorang mahasiswa berinisial DP melalui kuasa hukumnya, Ayon Setiadi Hary Prastowo Djokowinarso, S.H., M.H., dari kantor hukum AYN & Rekan. Dalam penyampaian pengaduan tersebut, Ayon didampingi rekannya, Hery Andriyanto, S.H., M.H.
Pengaduan itu secara khusus menyoroti proses penanganan laporan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) serta penerbitan Keputusan Rektor Universitas Widya Mataram Nomor 190/RT-UWM/X/2026 tertanggal 2 Oktober 2026 tentang Pembatasan Kehadiran dan Aktivitas di Lingkungan Kampus.
Ayon Setiadi menjelaskan, terdapat sejumlah aspek yang menjadi objek pengaduan kliennya. Di antaranya dugaan ketidaksesuaian kewenangan pejabat atau pengurus Satgas PPKPT dalam menerbitkan undangan dan melakukan pemeriksaan, dugaan penyimpangan prosedur pemanggilan dan pemeriksaan, serta dugaan tidak dilaksanakannya pemeriksaan secara objektif dan berimbang sebelum keputusan pembatasan aktivitas diterbitkan.
Selain itu, pihaknya mempersoalkan dugaan penerbitan keputusan administrasi yang membatasi akses pendidikan mahasiswa tanpa penjelasan mengenai prosedur, dasar pertimbangan, dan mekanisme evaluasi yang memadai.
Menurut Ayon, sejumlah persoalan tersebut perlu diuji berdasarkan prinsip kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, ketidakberpihakan, serta proporsionalitas dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
Persoalkan Kewenangan Satgas PPKPT
Dalam uraian kronologi pengaduan, DP disebut merupakan mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2024 di Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Sebagai mahasiswa aktif, DP memiliki hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan mengikuti kegiatan akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, DP kemudian dikaitkan dengan laporan dugaan kekerasan seksual yang ditangani Satgas PPKPT UWM. Melalui kuasa hukumnya, DP membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa peristiwa yang dipersoalkan tidak sebagaimana yang dituduhkan kepadanya.
Pihak DP juga mempersoalkan pihak yang mengajukan laporan kepada Satgas PPKPT. Berdasarkan informasi yang diketahui pelapor, pihak yang menyampaikan laporan bukanlah orang yang disebut sebagai korban dalam peristiwa tersebut.
Atas kondisi itu, pihak kuasa hukum meminta adanya klarifikasi mengenai identitas pelapor, dasar penerimaan laporan, serta kedudukan pihak yang menyampaikan laporan kepada Satgas PPKPT.
Persoalan berikutnya berkaitan dengan perubahan susunan keanggotaan Satgas PPKPT berdasarkan keputusan rektor tertanggal 1 Oktober 2026. Dalam keputusan tersebut, Dwi Astuti ditetapkan sebagai ketua Satgas PPKPT yang baru, sedangkan Intan Permatasari tidak lagi tercantum sebagai anggota satgas sejak keputusan tersebut berlaku.
Pada tanggal yang sama, Laili Nur Anisah menerbitkan atau mengirimkan undangan kepada DP untuk memberikan keterangan pada 2 Oktober 2026. Dalam undangan tersebut, Laili Nur Anisah mencantumkan kapasitas atau jabatan sebagai Ketua Satgas PPKPT.
Menurut pihak kuasa hukum, kondisi tersebut menimbulkan persoalan administrasi yang perlu diperiksa. Pasalnya, berdasarkan keputusan rektor yang berlaku efektif sejak 1 Oktober 2026, posisi ketua Satgas PPKPT telah ditetapkan kepada Dwi Astuti, sementara Laili Nur Anisah tercantum sebagai anggota satgas.
Oleh karena itu, pihaknya mempertanyakan apakah Laili Nur Anisah memiliki dasar kewenangan tertulis lainnya untuk bertindak dengan mencantumkan jabatan sebagai Ketua Satgas PPKPT dalam undangan pemeriksaan tersebut.
Soroti Tenggang Waktu Pemanggilan dan Pemeriksaan
Selain persoalan kewenangan, kuasa hukum DP juga menyoroti tenggang waktu antara penerbitan undangan dan pelaksanaan pemeriksaan.
Undangan pemeriksaan diketahui tertanggal 1 Oktober 2026, sedangkan pemeriksaan dijadwalkan dan dilaksanakan pada 2 Oktober 2026. Dengan demikian, terdapat jeda waktu yang sangat singkat antara penyampaian undangan dan pelaksanaan pemeriksaan.
Pihak kuasa hukum menilai kondisi tersebut perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, yang mengatur mengenai penyampaian permintaan keterangan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan.
Menurut Ayon, ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam menilai apakah proses pemanggilan dan pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.
Ketika ditanya mengenai bentuk dugaan maladministrasi yang dilaporkan, Ayon menjelaskan bahwa setidaknya terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian.
Di antaranya dugaan penyimpangan prosedur, ketidakjelasan dan ketidaksesuaian kewenangan, kurangnya kecermatan serta ketidakberimbangan dalam pemeriksaan, tindakan administrasi yang dinilai tidak proporsional, hingga dugaan pengabaian terhadap hak mahasiswa atas keberlanjutan pendidikan.
Minta Ombudsman Periksa Proses Administrasi Kampus
Melalui pengaduan tersebut, pihak DP berharap Ombudsman RI Perwakilan DIY dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Universitas Widya Mataram Yogyakarta.
Fokus pengaduan tidak hanya menyangkut proses penanganan laporan oleh Satgas PPKPT, tetapi juga prosedur penerbitan keputusan rektor yang berdampak pada pembatasan kehadiran dan aktivitas mahasiswa di lingkungan kampus.
Pihak kuasa hukum menilai bahwa setiap tindakan administrasi yang berdampak terhadap hak mahasiswa harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang jelas, prosedur yang benar, pertimbangan objektif, serta mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengaduan tersebut selanjutnya menjadi ranah Ombudsman untuk menilai dan memeriksa ada atau tidaknya dugaan maladministrasi sebagaimana yang disampaikan pihak pengadu.
Perlu ditegaskan, seluruh keberatan dan uraian mengenai dugaan pelanggaran administrasi tersebut merupakan keterangan serta penilaian dari pihak DP melalui kuasa hukumnya. Pengaduan kepada Ombudsman bukan merupakan keputusan yang menyatakan telah terjadi maladministrasi maupun penetapan mengenai benar atau tidaknya dugaan kekerasan seksual yang dipersoalkan.

Redaktur: Mawan

