Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD DIY, Kamis (26/2/2026) sore (foto Olivia Rianjani)
WARTA-JOGJA.COM, YOGYAKARTA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD DIY, Kamis (26/2/2026) sore. Mereka menyuarakan tuntutan percepatan reformasi kepolisian serta mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi berlangsung di depan Gedung DPRD DIY, dengan pengawalan aparat keamanan. Massa tampak membawa poster dan spanduk berisi tuntutan, sementara sejumlah perwakilan mahasiswa bergantian menyampaikan orasi.
Perwakilan massa dari Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tyas Habibie, menegaskan bahwa aksi digelar secara damai untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.
“Kita sudah jelas datang untuk menyampaikan aspirasi yang argumentatif. Aksi ini damai. Tapi kami merasa kehadiran mahasiswa justru dianggap sebagai ancaman,” ujar Tyas dalam orasinya.
Ia menilai reformasi di tubuh Polri perlu segera dipercepat karena persoalan yang muncul dinilai bersifat sistemik dan berulang. Menurutnya, persoalan tidak hanya terletak pada individu, tetapi juga pada sistem dan kultur institusi.
“Kami tidak menafikan ada banyak anggota yang baik. Tapi ketika kesalahan oknum terus berulang dan tidak ada perubahan berarti, itu menandakan ada yang salah secara sistemik. Polri hari ini harus segera direformasi,” katanya.
Mahasiswa juga menyinggung komitmen reformasi yang sebelumnya diwacanakan melalui keputusan presiden. Mereka menilai tenggat waktu yang pernah disampaikan belum menunjukkan hasil konkret.
“Sudah diberi tenggat tiga bulan sejak November. Namun sampai sekarang kami belum melihat perubahan signifikan. Polri masih mengulang pola yang sama,” tutur Tyas.
Selain isu reformasi kepolisian, massa turut menyoroti program MBG (Makan Bergizi Gratis). Mereka mempertanyakan transparansi dan mekanisme pelaksanaan program tersebut di lapangan. Tyas menyebut MBG berpotensi menjadi proyek yang menguntungkan pihak tertentu jika tidak diawasi secara ketat.
“Kami melihat MBG ini bukan sekadar program sosial. Ada potensi menjadi proyek. Per SPPG disebut mendapat insentif Rp 6 juta per hari di luar biaya operasional dan bahan baku, dan itu tidak berbasis kinerja,” jelasnya.
Ia juga mempertanyakan distribusi serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.
“Dalihnya untuk mempercepat pemerataan. Tapi terkesan ambisius dan semua pihak ingin terlibat. Ini yang perlu diawasi bersama,” pungkas Tyas.
Hingga aksi berakhir, tidak terjadi insiden berarti. Massa membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan tuntutan mereka.
🟢 Redaktur: Mawan
