Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, saat menyampaikan pandangannya terkait wacana pemanfaatan kawasan hutan DIY untuk kepentingan pertahanan negara, Senin (16/11/2026). Ia menegaskan pentingnya perlindungan hutan, lahan pertanian produktif, dan ketahanan pangan daerah. Foto: Olivia Rianjani.
WARTA-JOGJA.COM || YOGYAKARTA – Wacana penggunaan kawasan hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk pembangunan barak militer dan lokasi latihan perang menuai respons dari DPRD DIY. Komisi B DPRD DIY menegaskan dukungannya terhadap kepentingan pertahanan negara, namun meminta agar kebijakan tersebut melalui kajian komprehensif, transparan, serta memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan.
Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, menyatakan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan esensi dari pertahanan negara demi menjaga kedaulatan NKRI. Kendati demikian, karakteristik wilayah DIY yang memiliki keterbatasan ruang menuntut kehati-hatian ekstra dalam setiap kebijakan pemanfaatan wilayah.
“Bahwa kami menyampaikan, saya sebagai Ketua Komisi B DPRD DIY menyatakan dukungannya terhadap kepentingan pertahanan negara sebagai bagian penting dari menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pemenuhan kebutuhan pertahanan harus tetap memperhatikan perlindungan kawasan hutan, lahan pertanian produktif, keberlanjutan lingkungan, dan juga ketahanan pangan daerah,” ujar Andriana kepada awak media, Senin 16 November 2026.
Wacana ini mencuat menyusul hasil rapat kerja pengawasan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diselenggarakan oleh DPD RI di DIY pada 19 Oktober 2026 lalu.
Andriana menyebutkan, sejauh ini pihak Komisi B secara eksplisit belum pernah diajak bicara atau dilibatkan dalam koordinasi formal terkait wacana tersebut. Meski demikian, pihaknya merasa perlu memberikan rambu-rambu mengingat DIY memiliki luas kawasan hutan yang sangat terbatas.
“Memang kami secara eksplisit belum pernah diajak bicara, tapi karena kemarin ada wacana melalui rapat pengawasan di DPRD dan kami juga mendengar dan itu sudah terberitakan juga, maka kami selaku Komisi B yang bermitra dengan Dinas Kehutanan ini juga memberikan rambu-rambulah… DIY termasuk wilayah yang kita hanya punya tidak banyak yang namanya kawasan hutan yang dimiliki DIY,” jelasnya.
Dorong 5 Syarat Ketat
Menyikapi potensi alih fungsi lahan dan tekanan terhadap ekosistem, Komisi B DPRD DIY mendorong lima langkah konkret yang harus diperhatikan pemerintah dan instansi terkait yakni pertama kejelasan mengenai lokasi, luasan, status kawasan, tujuan, serta bentuk kegiatan yang direncanakan.
Kedua, memastikan penggunaan kawasan hutan maupun lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, kajian dampak lingkungan dan sosial yang mana meliputi analisis dampak terhadap ekosistem, sumber daya air, keanekaragaman hayati, serta kehidupan masyarakat sekitar.
Keempat, perlindungan LP2B dan ketahanan pangan. Hal ini mengingat DIY saat ini menghadapi tantangan alih fungsi lahan pertanian yang cukup besar, yakni hampir 1.000 hektar per tahun.
“Jangan sampai kita bicara tentang pertahanan negara, tetapi mengabaikan ketahanan pangan,” tegas Andriana.
Kelima, koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat terdiri dari pemda, instansi kehutanan, institusi pertahanan, instansi pertanian dan tata ruang, akademisi, hingga masyarakat terdampak.
Jaga Nilai Keistimewaan
Mengenai potensi penyempitan ruang publik atau benturan dengan tata ruang yang ada, Andriana kembali menekankan bahwa persoalannya bukan pada keberadaan institusi militer mengingat DIY telah memiliki Markas Kodam melainkan pada manajemen tata kelola ruang yang berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan agar tata kelola wilayah di DIY senantiasa berpedoman pada kearifan lokal.
“Filosofi Hamemayu Hayuning Bawono harus menjadi fondasi dalam manajemen dan tata kelola hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wujud tanggung jawab menjaga keharmonisan kehidupan dan alam,” tuturnya.
Dalam waktu dekat, Komisi B DPRD DIY berencana memanggil Dinas Kehutanan dan dinas terkait lainnya untuk berdiskusi sekaligus mempertanyakan sejauh mana komunikasi dan koordinasi terkait wacana tersebut telah berjalan di tingkat pemerintah daerah.
“Pertahanan negara harus kuat, hutan harus lestari, dan lahan pangan harus terlindungi. Inilah bagian dari tanggung jawab kita menjaga keberlanjutan kehidupan dan keistimewaan Yogyakarta,” pungkasnya.

Redaktur: Mawan

