Keterangan Foto: Dr. Soleman B. Ponto, Laksamana Muda TNI (Purn.) dan mantan Kepala BAIS TNI periode 2011–2013, menyampaikan pandangan mengenai urgensi pengaturan penyadapan tanpa hak serta perlindungan privasi warga negara dalam sistem hukum pidana Indonesia. (Foto: Ersd, Sabtu, 21 November 2026).
WARTA-JOGJA.COM || JAKARTA – Pengaturan penyadapan kembali menjadi persoalan penting dalam pembentukan sistem hukum pidana di Indonesia. Penyadapan tanpa hak dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap privasi dan kerahasiaan komunikasi warga negara. Namun, apakah pengaturan mengenai tindak pidana penyadapan harus diwujudkan melalui undang-undang tersendiri, atau cukup diintegrasikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
Persoalan tersebut menjadi perhatian Dr. Soleman B. Ponto, Laksamana Muda TNI (Purn.) yang pernah menjabat Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI periode 2011–2013. Dalam artikel opininya bertajuk Penyadapan Serupa Pencurian: Mengapa Harus Ada UU Tersendiri? yang diterbitkan pada 20 November 2026, ia mengusulkan agar tindak pidana penyadapan tanpa hak diatur dalam KUHP, sedangkan mekanisme penyadapan untuk kepentingan proses pidana ditempatkan secara komprehensif dalam KUHAP.
Menurut Soleman, penyadapan tanpa hak memiliki kesamaan karakter dengan pencurian, yakni sama-sama menerobos wilayah yang dilindungi hukum. Jika pencurian mengambil barang milik orang lain, penyadapan tanpa hak memasuki ruang kerahasiaan komunikasi seseorang dan memperoleh informasi yang bukan menjadi hak pihak penyadap.
“Bagi saya, penyadapan tanpa hak serupa dengan pencurian. Keduanya menerobos wilayah yang dilindungi hukum. Pencurian mengambil barang milik orang lain, sedangkan penyadapan tanpa hak memasuki kerahasiaan komunikasi seseorang dan memperoleh informasi yang bukan haknya untuk diketahui,” tulis Soleman.
Ia mempertanyakan urgensi pembentukan undang-undang khusus penyadapan apabila tindak pidana pencurian dapat diatur melalui KUHP. Menurutnya, persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut penambahan regulasi, tetapi juga berkaitan dengan arah pembentukan hukum nasional, khususnya dalam membangun sistem perlindungan warga negara yang utuh dan menghindari tumpang tindih kewenangan.
Penyadapan Mengancam Kerahasiaan Komunikasi
Soleman menjelaskan, perbandingan penyadapan dengan pencurian merupakan analogi mengenai sifat pelanggarannya. Meskipun unsur kedua tindak pidana tersebut berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam aspek penerobosan terhadap sesuatu yang secara hukum dilindungi.
Dalam penyadapan, informasi yang diperoleh tidak selalu menyebabkan pemilik kehilangan penguasaan atas perangkat maupun pesan komunikasinya. Namun, kerahasiaan informasi tersebut telah ditembus sehingga pemilik tidak lagi memiliki kendali penuh atas pihak-pihak yang mengetahui percakapannya.
Dampak penyadapan tanpa hak juga tidak selalu terlihat secara langsung. Percakapan keluarga, strategi usaha, hubungan profesional, hingga pendapat pribadi dapat diketahui pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik informasi.
Informasi tersebut selanjutnya berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan yang merugikan, seperti tekanan, pemerasan, persaingan usaha, maupun kepentingan politik.
Karena itu, Soleman menegaskan bahwa prinsip dasar pengaturannya harus berangkat dari perlindungan komunikasi pribadi. Penyadapan tanpa hak merupakan perbuatan yang harus dikenai sanksi pidana.
KUHP Telah Mengatur Tindak Pidana Penyadapan
Dalam perspektif hukum pidana, Soleman menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum untuk mempidanakan penyadapan tanpa hak.
Ia merujuk Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur perbuatan secara melawan hukum berupa mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang tidak bersifat publik.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyadapan telah memperoleh tempat dalam sistem hukum pidana nasional. Dengan demikian, menurutnya, persoalan utama bukan lagi mengenai ketiadaan pengaturan tindak pidana penyadapan, melainkan bagaimana menata kewenangan negara ketika penyadapan dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum.
Pembahasan tersebut membawa persoalan pada batas antara perlindungan hak privasi warga negara dan kewenangan aparat penegak hukum dalam memperoleh alat bukti.
KUHAP Dinilai Lebih Tepat Mengatur Prosedur Penyadapan
Soleman berpandangan bahwa penyadapan yang dilakukan negara untuk mengungkap tindak pidana seharusnya diatur dalam KUHAP.
Menurutnya, penyadapan untuk kepentingan penyidikan memiliki karakter yang sama dengan tindakan penggeledahan dan penyitaan. Negara memang membutuhkan kewenangan tertentu untuk memperoleh bukti, tetapi pelaksanaannya harus didasarkan pada persyaratan dan prosedur hukum yang jelas.
Kebutuhan penyidikan, tegasnya, tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan untuk menerobos hak privasi seseorang.
Pengaturan penyadapan semestinya menjadi bagian integral dari keseluruhan proses penyidikan. Hal itu mencakup mekanisme dimulainya tindakan, pihak yang memberikan izin, dasar bukti yang digunakan, batas waktu pelaksanaan, penggunaan hasil sadapan, hingga mekanisme pengujian keabsahannya.
Namun, Soleman juga mengingatkan bahwa ketentuan hukum yang berlaku harus dipahami secara utuh.
Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memberikan kewenangan penyadapan kepada penyidik untuk kepentingan penyidikan. Sementara itu, ayat (2) mengarahkan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang mengenai penyadapan.
Dengan demikian, gagasan untuk mengintegrasikan seluruh mekanisme penyadapan ke dalam KUHAP merupakan usulan perubahan hukum yang harus disertai penyesuaian terhadap ketentuan tersebut.
Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Harus Diperhatikan
Dalam membangun argumentasi mengenai pengaturan penyadapan, Soleman juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-VIII/2010, khususnya pertimbangan hukum pada paragraf [3.23].
Dalam putusan tersebut, MK menekankan perlunya undang-undang khusus untuk menyinkronkan berbagai ketentuan mengenai penyadapan.
Pertimbangan itu dilandasi kekhawatiran terhadap pengaturan yang tersebar di berbagai peraturan, ketidakjelasan prosedur, serta potensi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara.
Soleman menyatakan memahami tujuan perlindungan yang hendak dicapai melalui pertimbangan tersebut. Namun, ia menawarkan pendekatan berbeda dalam penataan regulasi, yakni memperkuat KUHAP sebagai instrumen hukum yang mengatur prosedur penyadapan untuk kepentingan proses pidana secara terpadu.
Usulan tersebut, menurutnya, tetap harus dibahas dengan memperhatikan pertimbangan MK dan tidak boleh mengabaikan putusan konstitusional yang telah ada.
Ia menilai undang-undang tersendiri memang dapat menjadi instrumen untuk menyatukan berbagai ketentuan. Akan tetapi, apabila regulasi sektoral tetap berlaku dengan standar dan mekanisme berbeda, pembentukan undang-undang baru justru berpotensi menambah persoalan dalam pelaksanaannya.
Kondisi tersebut dapat menimbulkan persinggungan kewenangan antaraparat, sementara masyarakat berpotensi mengalami kesulitan dalam memahami prosedur hukum yang berlaku maupun menentukan mekanisme pengaduan ketika haknya dilanggar.
Izin Pengadilan Harus Menjadi Pengaman Utama
Lebih jauh, Soleman mengingatkan agar pembahasan mengenai penyadapan tidak semata-mata terpusat pada persoalan kelembagaan, seperti pihak yang berwenang melakukan penyadapan atau pihak yang menguasai perangkat penyadapan.
Menurutnya, pertanyaan mendasar yang harus dijawab terlebih dahulu adalah dalam kondisi seperti apa negara dapat dibenarkan memasuki ruang komunikasi pribadi warga negara.
Ia menegaskan bahwa kepemilikan perangkat penyadapan maupun jabatan tertentu tidak secara otomatis melahirkan kewenangan untuk melakukan penyadapan.
Dalam rancangan pengaturan yang diusulkannya, izin pengadilan harus menjadi instrumen pengamanan utama bagi pelaksanaan penyadapan untuk kepentingan proses pidana.
Permohonan penyadapan harus memuat secara jelas tindak pidana yang sedang diselidiki atau disidik, dasar kebutuhan tindakan, sasaran yang terukur, serta jangka waktu pelaksanaannya.
Adapun mekanisme dalam keadaan mendesak harus dirumuskan secara terbatas. Pelaksanaannya perlu diikuti pemeriksaan oleh pengadilan setelah tindakan dilakukan, disertai konsekuensi hukum yang jelas apabila persetujuan tidak diberikan.
Pengawasan juga harus mencakup pengelolaan hasil penyadapan. Komunikasi yang tidak relevan, informasi milik pihak ketiga, serta hubungan profesional yang memperoleh perlindungan hukum tidak boleh diperlakukan sebagai informasi yang bebas disimpan maupun disebarluaskan.
Karena itu, penggunaan, akses, penyimpanan, hingga pemusnahan hasil sadapan harus berada dalam mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Soleman juga menekankan pentingnya memberikan ruang hukum bagi warga negara yang merasa dirugikan untuk menguji keabsahan tindakan penyadapan sekaligus memperoleh pemulihan atas pelanggaran yang dialaminya.
Tanpa mekanisme pengujian dan pemulihan tersebut, pembatasan kewenangan penyadapan dikhawatirkan hanya menjadi ketentuan normatif tanpa efektivitas dalam praktik.
Penyadapan Intelijen dan Pertahanan Memerlukan Pengaturan Tersendiri
Sementara itu, penyadapan untuk kepentingan intelijen maupun pertahanan negara, menurut Soleman, memerlukan pembahasan tersendiri mengenai mandat kelembagaan dan mekanisme pengawasannya.
Kebutuhan intelijen dan pertahanan tidak boleh dijadikan jalan untuk menghindari prosedur hukum acara pidana. Apabila hasil intelijen hendak digunakan dalam proses pidana, hubungan kewenangan dan batas penggunaannya harus dirumuskan secara jelas.
Pada akhirnya, Soleman menegaskan bahwa prinsip pengaturan penyadapan harus dibangun berdasarkan pemisahan yang tegas antara larangan melakukan penyadapan tanpa hak dan kewenangan negara melakukan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum.
“Pendirian saya sederhana: penyadapan tanpa hak dipidana dalam KUHP; penyadapan untuk proses pidana diatur secara lengkap dan ketat dalam KUHAP,” tulisnya.
Ia menilai keberadaan ketentuan pidana mengenai penyadapan tidak serta-merta mengharuskan pembentukan undang-undang tersendiri, sebagaimana tindak pidana pencurian tidak membutuhkan undang-undang khusus tentang pencurian.
Hal yang lebih mendasar adalah memastikan tersedianya regulasi yang lengkap, selaras, memiliki kepastian hukum, serta dapat ditegakkan secara konsisten.
Sebab, negara tidak hanya dituntut mampu mengungkap tindak pidana, tetapi juga berkewajiban menjamin agar komunikasi pribadi warga negara tidak berubah menjadi wilayah yang dapat dimasuki secara sewenang-wenang oleh kekuasaan.
Penulis: Dr. Soleman B. Ponto
Laksamana Muda TNI (Purn.)
Kepala BAIS TNI 2011–2013
Artikel opini, 20 November 2026.


