WARTA-JOGJA.COM || GUNUNGKIDUL, DIY – Tahun 2026–2027 menjadi babak penting bagi demokrasi di tingkat paling bawah di Kabupaten Gunungkidul. Ratusan kalurahan di seluruh wilayah akan menyelenggarakan Pemilihan Lurah (Pilur) serentak, sebuah momen bukan sekadar pergantian pemimpin, melainkan ujian nyata bagi kemampuan masyarakat dan calon pemimpin untuk merajut kembali persaudaraan, melestarikan budaya, serta mewujudkan kesejahteraan yang merata di tengah tantangan zaman.
Pemilihan lurah serentak ini memiliki makna istimewa, terutama di tanah yang kental dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti Gunungkidul. Lurah bukan sekadar pelaksana kebijakan dari atas, melainkan pemangku amanah keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berhadapan langsung dengan kebutuhan warga. Mulai dari urusan tanah, gotong royong, penanganan bencana, hingga pengembangan potensi desa, semua menyangkut peran lurah sebagai jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Namun, gelaran ini juga menghadirkan tantangan yang tak ringan. Fenomena lunturnya rasa kesetiakawanan, bergesernya budaya sambatan dan kebersamaan menuju pola hidup individualis, serta persaingan yang berpotensi memecah belah persaudaraan menjadi hal yang harus diwaspadai bersama. Seperti disampaikan pemerhati budaya Bambang Wisnu Handoyo, Pilur harus menjadi langkah awal restorasi sosial berbasis budaya Jawa, bukan justru menjadi pemicu perpecahan.
Kami berpendapat, ada tiga hal mendasar yang harus menjadi fokus utama dalam menyambut Pilur serentak ini:
Pertama, calon lurah harus memahami esensi keistimewaan DIY dan budaya lokal. Seorang pemimpin kalurahan di Gunungkidul wajib memahami bahwa kekuatan masyarakatnya terletak pada budaya teposeliro, gotong royong, dan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Visi dan misi yang ditawarkan tidak boleh hanya berisi angka-angka pembangunan semata, melainkan harus menyentuh aspek pemulihan nilai sosial dan pelestarian jati diri budaya setempat.
Kedua, proses pemilihan harus menjunjung tinggi kejujuran, kedamaian, dan transparansi. Persaingan antarkandidat wajar terjadi, namun tidak boleh mengorbankan kerukunan warga. Pasca-pemilihan, pemenang harus mampu merangkul semua pihak, dan yang kalah harus berbesar hati mendukung demi kemajuan bersama. Inilah cerminan demokrasi yang beradab sesuai karakter masyarakat Yogyakarta.
Ketiga, pemimpin terpilih harus berani menyelesaikan masalah nyata masyarakat. Mulai dari keterbatasan akses air bersih, pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi alam Gunungkidul, peningkatan kualitas pelayanan dasar, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan, harus menjadi prioritas utama. Lurah harus hadir di tengah warga, bukan hanya berdiri di balik meja kantor.
Keempat, pondasi paling mendasar dari sosok pemimpin bisa menunjukkan integritas diri baik secara bersosial tidak tersandung kasus hukum (tidak pernah melakukan tindakan tercela yang sifatnya merugikan masyarakat seperti halnya pelecehan seksual, tindak asusila, bertindak semena-mena, berperilaku buruk), hal ini menjadi cermin kualitas sosok pemimpin.
Pemilihan lurah serentak di Gunungkidul adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa demokrasi di tingkat paling bawah mampu melahirkan pemimpin yang tidak hanya cakap mengelola administrasi, tetapi juga memelihara akar budaya dan membawa kesejahteraan yang nyata. Mari kita jadikan momen ini sebagai titik tolak lahirnya kalurahan yang makmur, harmonis, dan tetap menjaga identitas khas Gunungkidul sebagai bagian tak terpisahkan dari Keistimewaan Yogyakarta.
