Keterangan Foto: Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyampaikan penetapan UMP DIY 2027 sebesar Rp 2.725.000 atau naik 12,72 persen dalam konferensi pers di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026). Foto: Olivia Rianjani.
WARTA-JOGJA.COM || YOGYAKARTA – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2027 sebesar Rp 2.725.000 atau mengalami kenaikan Rp 307.505 (12,72 persen) dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp 2.417.495. Penetapan tersebut diumumkan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, dalam konferensi pers di Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026).
Kenaikan UMP tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi DIY melalui proses konsolidasi lintas pihak. Besaran upah minimum tahun 2027 selanjutnya akan ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY.
Ni Made menjelaskan, penetapan UMP 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Dalam proses perhitungannya, pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah indikator, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks alfa yang menjadi komponen dalam formula penyesuaian upah minimum.
“Alhamdulillah akhirnya saat ini kami bisa menyampaikan terkait dengan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan juga nanti dengan SK Gubernur, yaitu Rp 2.725.000. Sehingga ini mengalami kenaikan sebesar Rp 307.505 atau sekitar 12,72 persen, kalau kita bandingkan dengan Upah Minimum Provinsi tahun 2026 ini sebesar Rp 2.417.495,” ujar Ni Made.
Menurut dia, penghitungan kenaikan tersebut juga memperhatikan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. Dalam formulasi yang digunakan, indeks alfa ditetapkan lebih dari satu sehingga memberikan ruang penyesuaian upah yang lebih tinggi.
“Kalau formulasinya itu kan upah minimum yang sekarang ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan inflasi, tambah dengan alfa. Alfanya sudah lebih dari satu. Jadi kalau mengacu kepada KHL kita bisa mengikuti di 56,31 persen,” jelasnya.
Selain menetapkan UMP, Dewan Pengupahan Provinsi DIY juga merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 bagi tiga sektor unggulan daerah.
Penentuan sektor tersebut didasarkan pada kajian unsur akademisi Dewan Pengupahan DIY dengan mempertimbangkan karakteristik sektor unggulan daerah, kekhususan pekerjaan, serta tingkat risiko kerja. Pengelompokannya mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Adapun tiga sektor yang memperoleh ketentuan UMSP DIY 2027 beserta besarannya sebagai berikut.
1. Sektor Akomodasi dan Makan Minum
Sektor aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum ditetapkan memperoleh UMSP sebesar Rp 2.745.000. Nilai tersebut lebih tinggi sekitar 0,734 persen dibandingkan UMP DIY 2027.
Ketentuan ini berlaku untuk subsektor hotel bintang lima, hotel bintang empat, hotel bintang tiga, serta usaha penyediaan makanan dan minuman pada bangunan tetap.
2. Sektor Konstruksi
Sektor konstruksi memperoleh UMSP sebesar Rp 2.740.000 atau lebih tinggi sekitar 0,55 persen dibandingkan UMP DIY 2027.
Penerapannya mencakup subsektor konstruksi konvensional gedung hunian, konstruksi konvensional gedung perkantoran, serta konstruksi jalan dan rel.
3. Sektor Telekomunikasi dan Teknologi Informasi
Sektor aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya ditetapkan memperoleh UMSP sebesar Rp 2.735.000. Besaran tersebut lebih tinggi sekitar 0,367 persen dibandingkan UMP DIY 2027.
Ketentuan ini berlaku bagi subsektor aktivitas pemrograman komputer, konsultasi komputer dan aktivitas terkait, serta jasa infrastruktur komputasi, pengolahan data, hosting, dan aktivitas jasa informasi lainnya.
Lebih lanjut, Ni Made menegaskan bahwa ketentuan UMP maupun UMSP DIY 2027 secara khusus berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih wajib memperoleh pengupahan berdasarkan struktur dan skala upah yang disusun serta diterapkan oleh masing-masing perusahaan.
Kewajiban tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong sistem pengupahan yang lebih proporsional, dengan mempertimbangkan masa kerja, kemampuan perusahaan, serta produktivitas pekerja.
“Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan, sehingga upah bagi pekerja buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas,” pungkas Ni Made.

Redaktur: Mawan

