Mantan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Prof. Dwikorita Karnawati (foto Olivia Rianjani)
WARTA-JOGJA.COM, YOGYAKARTA – Penanganan bencana di Sumatra saat ini dinilai masih menghadapi kesenjangan serius antara skala dan kompleksitas bencana dengan kapasitas yang dimiliki untuk menanggulanginya. Hal ini disampaikan oleh Prof. Dwikorita Karnawati, Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus pakar kebencanaan.
Menurut Prof. Dwikorita, bencana yang melanda Sumatra kali ini merupakan peristiwa luar biasa yang bukan sekadar kejadian tunggal.
“Bencana ini muncul akibat interaksi berbagai faktor kompleks, mulai dari kondisi geologi yang aktif, dampak perubahan iklim global, hingga kerusakan lingkungan yang signifikan,” ujarnya, Senin (22/12/2025).
Menurut Dwikorita, secara geologis, wilayah Sumatra memiliki pegunungan tinggi yang curam dan rapuh, berdampingan dengan dataran rendah berupa kipas aluvial. Bentuk bentang alam ini meningkatkan kerentanan sekaligus menyulitkan akses tim tanggap darurat. Ditambah lagi, anomali cuaca akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan memicu terjadinya multi-bencana geo-hidrometeorologi secara beruntun.
“Bencana ini biasanya diawali longsor dan erosi, kemudian berkembang menjadi banjir bandang dan banjir dengan skala besar,” jelasnya.
Ia mengungkapkan dampak bencana ini melintasi tiga provinsi dengan ribuan korban jiwa serta ratusan infrastruktur dan ribuan rumah rusak atau hilang. Pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, relawan, dan berbagai pihak telah berupaya keras menanganinya, namun Prof. Dwikorita menilai kapasitas yang ada masih bersifat konvensional.
“Ada ketidakseimbangan antara magnitude bencana yang luas, kompleks, dan repetitif dengan kapasitas penanganan yang kita miliki saat ini,” katanya.
Kendati demikian, ia menekankan perlunya penambahan armada dan teknologi di lapangan, serta penguatan sumber daya manusia yang mumpuni.
“Langkah penanganan harus cepat, tepat, taktis, dan berskala luar biasa, terutama di tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi,” tegasnya.
Selain itu, Dwikorita menekankan konsep “Build Back Better” dengan target zero victims dan zero loss and damage, sekaligus membangun peradaban baru yang aman dan berkelanjutan.
Ia pun menekankan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi harus berjalan paralel dengan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, karena bencana susulan masih mungkin terjadi, terutama selama musim hujan. Salah satu langkah mitigasi yang mendesak, menurutnya, adalah mencegah banjir bandang susulan.
“Perlu dilakukan inspeksi menyeluruh di hulu sungai untuk mengecek endapan longsor, material rombakan, dan kayu yang tertahan. Jika sumbatan ini jebol, banjir bandang bisa kembali terjadi dan merusak infrastruktur yang sedang dibangun,” papar Dwikorita.
Selain itu, lanjut dia, pembersihan sedimen, lumpur, kayu, dan bangkai hewan dari jalan, irigasi, dan rumah perlu dilakukan agar fasilitas yang masih memungkinkan dapat segera difungsikan. Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, ia menekankan perlunya evaluasi zona bahaya, pemetaan ulang lingkungan, serta simulasi bencana dengan model fisika-matematis berbasis data empiris. Hasilnya harus menjadi dasar penentuan lokasi hunian tetap dan pembangunan infrastruktur pendukung, dengan memperhatikan keamanan dari berbagai ancaman bencana di masa depan.
“Pemulihan lingkungan bukan proses instan. Dibutuhkan waktu puluhan tahun. Karena itu, kebijakan penanganan bencana harus berpikir jangka panjang, bukan hanya pemulihan cepat,” ujarnya.
Oleh karena itu, Prof. Dwikorita menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah, relawan, NGO, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Pendekatan partisipatif ini memastikan hunian dan sarana prasarana sesuai kebutuhan sosial dan budaya setempat. Mengingat luasnya wilayah terdampak dan kompleksitas tantangan.
“Perlu dibentuk badan khusus yang fokus pada pemulihan pascabencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Modelnya bisa mengacu pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pascatsunami 2004, dengan kepemimpinan kuat dan SDM berpengalaman,” pungkasnya.
🔶️ PIMPRED & REDAKTUR: MAWAN
