Keterangan Foto: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta membacakan putusan terhadap terdakwa kasus kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha, dengan vonis lima tahun penjara dan denda Rp510 juta, Kamis (19/11/2026). Foto: Olivia Rianjani.
WARTA-JOGJA.COM || YOGYAKARTA – Putusan lima tahun penjara terhadap Anita Palupi Indahsari alias Nita, Kepala Sekolah Daycare Little Aresha, dalam perkara kekerasan dan penelantaran anak menuai kekecewaan dari kedua belah pihak. Kuasa hukum terdakwa menilai sejumlah pertimbangan hukum majelis hakim belum sepenuhnya adil bagi kliennya, sedangkan orang tua korban menganggap hukuman tersebut terlalu ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang mencapai 10 tahun penjara.
Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta dalam sidang pembacaan putusan pada Kamis (19/11/2026). Selain menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun, majelis hakim juga menetapkan denda sebesar Rp 510 juta kepada terdakwa.
Perbedaan pandangan terhadap putusan tersebut memperlihatkan bahwa hasil persidangan belum sepenuhnya memenuhi harapan para pihak yang terlibat dalam perkara yang menyita perhatian publik tersebut.
Kuasa hukum terdakwa, Ahmad Mustakim, menyampaikan bahwa putusan majelis hakim memiliki pertimbangan yang dinilainya mencerminkan aspek objektif maupun subjektif. Kendati demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah pertimbangan hukum yang belum memberikan keadilan bagi kliennya.
“Alhamdulillah ya, hari ini putusan menurut kami fifty-fifty, ada pertimbangan hukum dari majelis hakim itu yang objektif, tapi ada juga yang subjektif. Makanya kami dalam kesempatan hari ini dengan klien kami masih berpikir-pikir, apakah kami akan melakukan upaya banding atau tidak, tetapi tentunya memang ada beberapa pertimbangan hukum dari majelis yang menurut kami itu belum fair seperti itu,” ujarnya usai sidang.
Mustakim kemudian menyoroti kedudukan kliennya yang menurutnya hanya berstatus sebagai pekerja dengan penghasilan setara upah minimum kabupaten/kota (UMK). Ia berpendapat, posisi terdakwa sebagai pekerja yang menjalankan perintah atasan semestinya turut menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.
“Kemarin pun dari polisi saya tanyakan dalam perkara yang lain, polisi saja jelas-jelas mengetahui seseorang melakukan kejahatan tidak ditetapkan tersangka karena tidak ada perintah dari atasan. Ini sama, klien kami hanya pekerja biasa dengan gaji UMK yang mereka juga harus mentaati perintah atasan. Tetapi dengan mentaati perintah atasan itu, kenapa klien kami dipersalahkan? Seolah-olah ikut membiarkan, kemudian ikut menyelenggarakan pendidikan dan lain-lain itu yang menurut kami belum objektif seperti itu terkait perizinannya,” jelasnya.
Di sisi lain, kekecewaan juga disampaikan Susi, salah satu orang tua korban. Ia menilai hukuman lima tahun penjara belum sebanding dengan besarnya dampak perkara, terlebih berdasarkan keterangannya, jumlah korban mencapai lebih dari seratus anak dan dugaan kekerasan berlangsung dalam kurun waktu bertahun-tahun.
“Sangat kecewa. Ini korban ini enggak cuma satu orang, dua orang. Dilakukan kekerasan itu enggak cuma sekali dua kali atau sehari dua hari, tapi bertahun-tahun, korban di atas seratus orang, cuma hasilnya seperti itu, ya sudahlah,” ucapnya.
Susi juga mengungkapkan bahwa anaknya telah dititipkan di Daycare Little Aresha sejak berusia tiga bulan hingga hampir lima tahun, sebelum akhirnya terjadi penggerebekan di tempat penitipan anak tersebut.
Pengalaman tersebut membuatnya semakin prihatin terhadap kondisi yang dialami anak-anak selama berada di daycare. Ia juga mempertanyakan sikap terdakwa yang menurutnya tetap bertahan bekerja selama bertahun-tahun meskipun mengetahui perlakuan terhadap anak-anak di tempat tersebut.
“Karena kalau misalnya alasan dia adalah bertahan di situ sampai empat tahun tanpa dengan melihat itu semua dan dia enggak ada niat untuk apa mencari orang tua biar bisa mengeluarkan anaknya di situ, menurut saya tuh nuraninya dia tuh sangat murah gitu dengan gaji dia sebulan kayak gitu tapi dia tetap bertahan bertahun-tahun di situ dengan melihat anak-anak diperlakukan seperti itu,” tuturnya.
Mengenai tidak diakomodasinya restitusi dalam putusan, Susi menyatakan bahwa pihak keluarga korban tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, hal yang paling diharapkan adalah hukuman pidana yang maksimal sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).
Ia pun berharap JPU mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, termasuk mengajukan banding terhadap putusan tersebut.
“Kalau restitusi buat kami jujur itu tuh enggak terlalu ini ya, kan juga kalaupun misal restitusi itu dikenakan juga akumulasi hukuman juga enggak enggak banyak. Yang kami yang sangat kami harapkan itu tetap pada putusan maksimal sesuai dengan tuntutan jaksa. Jadi ya kita serahkan, kita serahkan aja semua ke proses sekarang. Semoga dari jaksa juga ada kabar baik untuk untuk banding juga di kasus yang sekarang, gitu,” pungkasnya.
Dalam amar putusannya, majelis hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sunaryanto menyatakan Anita Palupi Indahsari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sejumlah tindak pidana secara bersama-sama.
Perbuatan tersebut meliputi turut serta menyelenggarakan satuan pendidikan tanpa izin, turut serta menempatkan serta membiarkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran secara berlanjut, serta turut serta membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak secara berlanjut.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 510.000.000 yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap,” ujar hakim ketua saat membacakan amar putusan di persidangan, Kamis (19/11/2026).
Putusan tersebut menjadi titik penting dalam proses hukum perkara Daycare Little Aresha. Namun, reaksi dari pihak terdakwa dan keluarga korban menunjukkan masih adanya perbedaan pandangan mengenai rasa keadilan atas hukuman yang dijatuhkan.
Pihak kuasa hukum terdakwa masih mempertimbangkan kemungkinan mengajukan banding, sementara orang tua korban berharap jaksa penuntut umum mengambil langkah hukum lanjutan untuk memperjuangkan hukuman yang dinilai lebih sepadan dengan perbuatan yang terbukti di persidangan.

Redaktur: Mawan

