Temui Pendemo di Hari Pahlawan Sambil Lesehan, Sultan HB X Angkat Bicara Soal Premanisme : “Kami Tinjau Ulang Jika Persulit Demokrasi”

WARTA-JOGJA.COM || YOGYAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, sore tadi menemui secara langsung massa aksi yang menggelar unjuk rasa bertepatan dengan Hari Pahlawan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa 10 November 2026 sore pukul 16.05 WIB.

Kedatangan Raja Keraton Yogyakarta ini untuk merespons langsung sejumlah tuntutan dan dinamika yang terjadi di lapangan, termasuk isu dugaan premanisme serta perdebatan mengenai peran program Jaga Warga saat kericuhan aksi belum lama ini terjadi.

Terkait isu premanisme yang sempat disinggung setiap dinamika aksi, Sultan menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui hal tersebut dan tidak memiliki keterkaitan. Ia juga menekankan agar segala bentuk kekerasan di ruang publik dihindari.

“Nah, kalau premanisme, saya tidak tahu persis. Saya tidak punya hubungan sama preman, gitu. Saya tidak tahu, ya kan? Kalau saya, kalau kekerasan jangan dilakukan, ya kan? Jadi sama-sama (menjaga kedamaian), ya kan? Malioboro itu punya resiko, kan gitu? Saya enggak tahu karena tidak disana tapi saya lihat,” ujar Sultan HB X di hadapan massa aksi.

Sebelumnya, beliau juga merespon terkait program Jaga Warga yang sempat disebut-sebut berbenturan dalam kericuhan aksi. Ia menyatakan siap mempertimbangkan kembali regulasi tersebut agar selaras dengan kondisi riil di lapangan demi menjaga keamanan warga.

“Akan kami pertimbangkan kembali ya, akan kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada ya. Karena apa? Karena itu sebetulnya untuk menjaga keamanan warga,” jelas Ngarsa Dalem.

Sultan mengungkapkan, program tersebut sejatinya dirancang untuk menanggulangi masalah sosial seperti narkoba dan kenakalan remaja, serta memberikan rasa tenteram di tengah masyarakat. Kendati demikian, ia memastikan Pemda DIY terbuka untuk mengevaluasi aturan jika dinilai justru menghambat ruang demokrasi atau mengancam kenyamanan warga.

“Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau, kan begitu, itu. Ya kan? Itu merasa nyaman dan tentram untuk ya tinggal di wilayahnya masing-masing. Jangan merasa kalau cari sesuap nasi pun keluar dari rumah karena ada kriminalisasi, kami kan harus melindungi masyarakat juga, itu satu,” tegas Sultan.

Kemudian, Sri Sultan kembali menegaskan bahwa Pemda DIY tidak pernah berniat atau menghambat mahasiswa maupun kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berdemokrasi. Pihaknya senantiasa membuka ruang dialog, asalkan aksi dilakukan secara tertib dan damai.

“Jadi, kami tidak pernah memperlakukan warga masyarakat yang memang memberitahu bagi mahasiswa, kelompok masyarakat untuk berdemokrasi, saya tidak pernah menghambat itu, silahkan. Tapi jangan ada kekerasan yang terjadi. Itu saja. Ya kan?,” pungkas Ngarsa Dalem.

Redaktur: Mawan