SOLO, JATENG, WARTA-JOGJA.COM – Mantan Presiden Joko Widodo merinci riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai tanggapan atas perselisihan yang dipicu oleh pengacara Denny Indrayana yang mempersoalkan keabsahan ijazah Wakil Presiden, termasuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai, Jokowi jauh lebih memahami perjalanan pendidikan anak kandungnya, sementara upaya Denny Indrayana diduga sarat kepentingan politik terkait potensi elektoral Gibran dan pengaruh Jokowi yang masih kuat.
Hal ini terungkap menyusul gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi terkait ijazah Gibran, yang sebelumnya juga memelopori sayembara bernilai miliaran rupiah. Menanggapi hal tersebut, Joko Widodo menjelaskan secara rinci jejak pendidikan Gibran Rakabuming Raka, mulai dari SD Negeri 16 Surakarta, SMP Negeri 1 Surakarta, melanjutkan pendidikan setara SMA di Orchid Park Secondary School, Singapura, hingga menempuh jenjang perguruan tinggi di Australia dan Singapura.
Fernando Emas menegaskan, sebagai ayah kandung yang mengikuti langsung proses sekaligus membiayai pendidikan putranya, Jokowi adalah pihak yang paling memahami perjalanan akademik Gibran.
“Saya kira yang lebih memahami mengenai studi Gibran adalah Jokowi. Karena Jokowi merupakan ayah kandungnya yang mengikuti proses dan membiayai studinya,” ujar Fernando pada Kamis, 24 September 2026.
Lebih lanjut, Fernando menilai Denny Indrayana dan pihak-pihak yang mendampinginya tidak memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai riwayat pendidikan Gibran dibandingkan Jokowi. Ia menduga kuat adanya muatan kepentingan politik di balik langkah-langkah yang diambil Denny Indrayana, yang dipicu oleh potensi elektoral Gibran Rakabuming Raka yang diprediksi mampu memenangkan Pemilihan Presiden mendatang, serta pengaruh politik yang masih dimiliki oleh Joko Widodo.
“Seharusnya Denny Indrayana dan kawan-kawan sudah memahami penjelasan yang disampaikan Jokowi. Tidak perlu memainkan strategi politik semacam ini,” tegas Fernando Emas. Ia mengimbau agar persoalan ini tidak terus-menerus dijadikan alat untuk meraih keuntungan politik sesaat.(*)


