WARTA-JOGJA.COM, GUNUNGKIDUL, DIY – Pemilihan Lurah (Pilur) Serentak Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 resmi memasuki masa tenang pada 23–25 September, setelah tahapan kampanye berlangsung pada 20–22 September. Sebanyak 31 kalurahan di 16 kapanewon akan melaksanakan pemungutan suara secara serentak pada Sabtu, 26 September 2026. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus melakukan pemantauan menyeluruh guna memastikan seluruh rangkaian proses berjalan aman, tertib, lancar, serta kondusif.
Ajakan Bupati: Demokrasi yang Dewasa dan Bertanggung Jawab
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan Pilur ini sebagai perwujudan partisipasi demokratis yang dijalankan secara dewasa dan penuh tanggung jawab. Menurut beliau, perbedaan pilihan yang muncul di tengah masyarakat adalah hal yang wajar dan lumrah dalam setiap kontestasi kedaulatan rakyat.
“Pemilihan Lurah adalah bagian dari proses demokrasi di kalurahan. Mari kita laksanakan dengan gembira,” ujar Endah.
Beliau juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat untuk menjaga integritas serta mematuhi setiap ketentuan yang berlaku. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta ketelitian panitia di setiap tahapan menjadi fokus utama, guna mencegah terjadinya kelalaian administrasi yang berpotensi menggugurkan hasil pemilihan.
“Jangan sampai terjadi lurah sudah menang, namun gugur karena persoalan administrasi yang tidak jeli diverifikasi sejak awal,” tegasnya dalam rapat persiapan Pilur Serentak 2026.
Pesan KPH Yudhanegara: Jabatan Terbatas, Persaudaraan Terus Terjalin
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMK Dukcapil) DIY, KPH Yudhanegara, menyampaikan pesan mendalam mengenai esensi pemilihan ini. Beliau mengingatkan masyarakat agar tidak membiarkan perbedaan pilihan politik merenggangkan ikatan persaudaraan yang telah terjalin sejak lama. Menurutnya, masa jabatan lurah yang kini dibatasi delapan tahun tidak seharusnya mengubah tatanan kehidupan bermasyarakat yang berlangsung seumur hidup.
“Ingat, lurah menjabat 8 tahun, jangan sampai membuat kita terkotak-kotak. Tetapi kita bertetangga dan bermasyarakat seumur hidup,” pesannya.
KPH Yudhanegara juga mendorong warga untuk mempelajari secara mendalam visi dan misi setiap calon sebelum mencoblos. Hak pilih, katanya, harus digunakan secara bebas, jujur, dan bertanggung jawab, tanpa pengaruh paksaan maupun bujukan materiil.
“Pelajari visi dan misi setiap calon. Gunakanlah hak pilih pada 26/09/2026, kemudian tentukan pilihan sesuai hati nurani,” ujarnya.
Beliau secara tegas menyerukan penolakan terhadap segala bentuk politik uang serta tekanan yang bertujuan memengaruhi pilihan warga.
“Tolak politik uang. Jangan biarkan perbedaan pilihan ataupun bermusuhan. Datanglah ke TPS tanpa tekanan dari pihak manapun,” tegasnya.
Kesiapan Logistik dan Pelaksanaan Pemungutan Suara
Menjelang hari pencoblosan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memastikan kesiapan seluruh jajaran penyelenggara, termasuk ketersediaan logistik pemilihan di setiap TPS. Panitia diminta memastikan kelengkapan sarana dan prasarana pemungutan suara paling lambat dua hari sebelum pelaksanaan, guna mengantisipasi hambatan teknis di lapangan.
Pilur Serentak 2026 ini merupakan langkah penting pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang mengatur perubahan masa jabatan kepala kalurahan menjadi delapan tahun. Dengan berakhirnya masa tenang, warga diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Menjaga Kerukunan Sebelum dan Sesudah Pencoblosan
Pada akhirnya, Pilur bukan sekadar menentukan siapa yang akan menduduki kursi kepemimpinan kalurahan; lebih dari itu, proses ini menentukan arah kebijakan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari warga. Oleh karena itu, perbedaan pilihan diharapkan berhenti di bilik suara. Setelah pencoblosan selesai, seluruh warga memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan, kerukunan, serta semangat gotong royong di lingkungan masing-masing.
“Jangan sampai perbedaan pilihan ataupun bermusuhan,” tegas KPH Yudhanegara.
Siapapun yang terpilih nanti diharapkan menjadi lurah bagi seluruh warga, tanpa memandang perbedaan pilihan selama proses berlangsung. Masyarakat diharapkan datang ke TPS dengan bebas, menolak politik uang, menghormati pilihan sesama warga, dan tetap menjaga ikatan persaudaraan setelah pemilihan usai. Perbedaan adalah bagian dari demokrasi, namun kerukunan adalah tanggung jawab kita bersama.

Redaktur:Mawan

