GUNUNGKIDUL (WARTA-JOGJA.COM) — Program sekolah rakyat yang digagas Kementerian Sosial Indonesia kini membuka kesempatan bagi siswa dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA melalui program Sekolah Rakyat.
Program ini dikhususkan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Terpadu Sementara Eksisting Nasional (DTSEN).
Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekolah Rakyat jenjang SMA akan berlokasi di dua tempat. Lokasi pertama berada di Balai Terpadu dr. Soeharso Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, dengan kuota sebanyak 100 siswa.
Sementara lokasi kedua berada di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Purwomartani, Kalasan, Sleman, yang menyediakan 50 kuota siswa.
Pendaftaran dibuka hingga 30 April 2025 dan terbuka untuk siswa kelas 9 SMP atau MTs yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Gunungkidul, Herjun Pengaribowo, menjelaskan bahwa program ini merupakan upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan menengah bagi keluarga miskin.
Pemerintah kabupaten Gunungkidul, melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah melakukan pendataan dan mengidentifikasi sebanyak 2.433 siswa kelas 9 dari keluarga miskin yang berpotensi mengikuti seleksi Sekolah Rakyat.
“Data tersebut merupakan hasil inventarisasi dari total 43.080 siswa miskin yang tercatat dalam sistem Dapodik dan data Kemensos,” ujar Herjun, Sabtu (26/4/2025).
Ia menambahkan, Sumber Daya Manusia (SDM) pendamping PKH akan secara aktif mendampingi siswa-siswa tersebut dalam proses pendaftaran dan seleksi.
Untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul akan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyosialisasikan program ini melalui berbagai kanal.
“Informasi akan disebarluaskan melalui Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), videotron, dan media sosial,” paparnya.
Tak hanya itu, upaya sosialisasi juga dilakukan lintas sektor. Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul akan menginformasikan program Sekolah Rakyat kepada seluruh SMP di wilayah tersebut.
Sementara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul akan menggelar pertemuan dengan seluruh kepala sekolah MTs se-kabupaten pada Jumat, 25 April 2025 untuk menyampaikan hal serupa.
Adapun Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul turut mengambil peran dengan menyasar siswa SMA dan SMK yang sempat mengalami putus sekolah untuk ikut serta dalam program ini.
Herjun menegaskan bahwa Sekolah Rakyat ini bukan sekadar bentuk bantuan, tetapi menjadi jembatan penting bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk menggapai masa depan yang lebih baik.
“Ini kesempatan emas. Kita ingin memastikan tidak ada siswa miskin yang kehilangan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi,” katanya.
Dengan waktu pendaftaran yang tinggal beberapa hari lagi, ia mengimbau para orang tua dan wali siswa untuk segera berkoordinasi dengan sekolah atau pendamping PKH terdekat agar dapat mengikuti proses seleksi secara optimal.
Program Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi salah satu solusi strategis dalam memutus rantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan.
