Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih bersama GKR Mangkubumi saat mengikuti rapat koordinasi penataan kawasan untuk memperkuat pengendalian investasi serta menjaga kelestarian lingkungan, khususnya kawasan karst dan pesisir Gunungkidul, Kamis (12/11/2026)
WARTA-JOGJA.COM || GUNUNGKIDUL, DIY – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul bersama Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat memperkuat koordinasi penataan kawasan untuk mengendalikan perkembangan investasi dan pariwisata sekaligus melindungi kelestarian lingkungan, khususnya kawasan karst dan pesisir. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Hotel Santika Gunungkidul, Kamis (12/11/2026), dengan melibatkan pemerintah daerah, unsur Forkopimda, pihak Keraton, dan akademisi.
Rapat yang diprakarsai Kawedanan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa di bawah pimpinan GKR Mangkubumi itu membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari tata ruang, administrasi pertanahan, perizinan, hingga perlindungan ekosistem karst.
Hadir dalam kegiatan tersebut GKR Mangkubumi, GKR Hayu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, Wakapolres Gunungkidul, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta tim pakar Fakultas Teknologi Mineral dan Energi UPN Veteran Yogyakarta.
GKR Mangkubumi menjelaskan, terdapat dua agenda utama dalam pertemuan tersebut. Pertama, diskusi bersama akademisi UPN Veteran Yogyakarta untuk mengkaji karakteristik geologi dan kondisi kawasan karst yang mendominasi wilayah Gunungkidul.
Kajian tersebut diperlukan sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan agar pemanfaatan ruang tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Kedua, pembahasan bersama Pemkab Gunungkidul dan Datu Dana Suyasa untuk mengidentifikasi persoalan penataan kawasan seiring meningkatnya aktivitas investasi dan pariwisata.
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum dan perlindungan lingkungan. Menurutnya, investasi dan pengembangan pariwisata merupakan peluang penting bagi kemajuan daerah, tetapi seluruh pelaksanaannya harus sesuai ketentuan dan perencanaan yang matang.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan tiga pilar utama penataan kawasan Gunungkidul.
Pertama, tertib administrasi dan legalitas pertanahan. Pemanfaatan tanah, termasuk Sultan Ground (SG) dan Tanah Kas Desa (TKD), wajib mengikuti peraturan perundang-undangan. Pendataan dan pengelolaannya harus transparan dengan memperhatikan fungsi sosial tanah serta manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Kedua, kepatuhan terhadap perizinan berbasis risiko. Setiap pelaku usaha harus memenuhi persyaratan sebelum melaksanakan pembangunan maupun menjalankan kegiatan usaha. Ketentuan tersebut mencakup Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta dokumen lingkungan sesuai ketentuan, termasuk Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
Ketiga, pembangunan berwawasan lingkungan. Pengembangan ekonomi tidak boleh mengabaikan ekosistem karst dan kawasan pesisir yang menjadi karakteristik penting Gunungkidul. Setiap pembangunan harus memperhitungkan keberlanjutan bentang alam serta ketersediaan sumber daya air.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Gunungkidul berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara Keraton Yogyakarta, pemerintah daerah, Forkopimda, dan kalangan akademisi.
Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan kebijakan penataan kawasan yang terarah, memberikan kepastian hukum bagi investasi, serta menjamin perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan Gunungkidul tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan investasi dan kunjungan wisatawan, tetapi juga memastikan kelestarian kekayaan alam tetap terjaga bagi generasi mendatang.(*)
