Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo (tengah) bersama jajaran kepolisian saat memberikan keterangan terkait penetapan dua tersangka dalam kasus kericuhan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DIY. Kamis, 12 November 2026. (Foto: Olivia Rianjani)
WARTA-JOGJA.COM || YOGYAKARTA – Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus kericuhan yang pecah saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DIY, Selasa (10/11/2026) malam hingga Rabu (11/11/2026) dini hari. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengantongi alat bukti kuat terkait kepemilikan senjata berbahaya.
Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo mengungkapkan, penetapan tersangka ini diputuskan usai penyidik melakukan gelar perkara secara bertahap. Saat diamankan di lokasi, kedua tersangka kedapatan membawa barang bukti berupa bom molotov, senjata tajam, serta ketapel.
“Dari alat bukti yang ada, memang sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Itu ada yang membawa molotov, kemudian ada sajam dan juga ketapel. Sementara baru dua, lainnya masih terus berjalan,” ujar Langgeng kepada awak media, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan data kepolisian, salah satu tersangka berinisial MGYP (23), seorang karyawan swasta asal Yogyakarta, dijerat atas dugaan penguasaan bahan peledak/senjata serta penyalahgunaan bahan berbahaya.
Selain itu, pihak kepolisian juga menyerahkan dua orang lainnya ke Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), yakni MFR (23) mahasiswa asal Sulawesi Selatan, dan MAS (25) seorang wiraswasta asal Sleman.
Dalam penanganan aksi berujung ricuh ini, Polda DIY total mengamankan 157 orang dari berbagai titik, mulai dari kawasan Jalan Malioboro, Tugu Pal Putih, hingga Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM).
Dari total tersebut, 22 orang diantaranya merupakan anak di bawah umur berstatus pelajar dan telah dikembalikan kepada pihak keluarga masing-masing. Sementara 136 orang lainnya sempat menjalani pemeriksaan intensif guna mendalami keterlibatan mereka.
Langgeng menegaskan, proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dengan melibatkan pengawas internal serta lembaga eksternal seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan Kompolnas. Pihaknya juga berkoordinasi aktif dengan pihak sekolah, kampus, hingga elemen masyarakat.
“Yang tidak cukup bukti tentunya akan langsung dikeluarkan. Bagi yang cukup bukti, akan kami lanjutkan dengan proses penyidikan lebih lanjut,” tegas Langgeng.
Seiring berjalannya pemeriksaan, sejumlah peserta aksi yang tidak terbukti terlibat telah dipulangkan yakni diantaranya adalah dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Hanif Zaki Alfarezi dan Sahari Gantikan Palewara.
Alumni Universitas Janabadra, Tomas Nuraidi Darma, mengapresiasi langkah cepat penyidik yang bersikap adil dengan membebaskan kedua mahasiswa tersebut setelah dipastikan tidak ada unsur pidana yang dilanggar.
“Kami mengapresiasi kinerja penyidik yang telah memperlakukan mahasiswa kami secara adil. Namun, ini tetap menjadi evaluasi. Mahasiswa Universitas Janabadra tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran demi kepentingan rakyat,” pungkas Tomas.
Diketahui hingga saat ini, jajaran Polda DIY masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan untuk, tidak menutup kemungkinan, menemukan tersangka lain di balik insiden kericuhan tersebut.
Redaktur; Mawan
