Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, menyampaikan sikap kampus terkait penanganan mahasiswa yang terdampak kericuhan aksi 10 November 2026 di Yogyakarta. (Foto: Olivia Rianjani)
WARTA-JOGJA.COM || YOGYAKARTA – Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Ova Emilia, kembali mengecam keras segala bentuk kekerasan dan intimidasi yang dialami massa aksi termasuk para mahasiswa dan sivitas akademika dalam rangkaian unjuk rasa berujung ricuh di Yogyakarta pada 10 November 2026.
Menurut Ova, tindakan represif terhadap peserta aksi merupakan persoalan serius yang tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga mencederai kebebasan berpendapat serta perlindungan ruang sipil dalam tatanan demokrasi.
“Kami mengecam segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap massa aksi, termasuk terhadap mahasiswa dan sivitas. Kami memandang peristiwa ini sebagai persoalan serius, bukan hanya karena menyangkut keselamatan mahasiswa, tetapi juga karena menyangkut kebebasan berpendapat dan perlindungan ruang sipil dalam kehidupan demokrasi,” ujar Ova dalam konferensi pers di UGM, pada Kamis 12 November 2026.
Ova menegaskan bahwa kritik merupakan bagian yang esensial dalam kehidupan berdemokrasi. Karena itulah, penyampaian aspirasi tidak seharusnya dibalas dengan ancaman, tekanan, maupun tindakan represif dari aparat pengamanan.
Ia juga mengingatkan bahwa aparat yang menjalankan pengamanan memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi hak warga negara serta menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia (HAM).
“Kritik bukan ancaman bagi demokrasi. Justru kemampuan untuk mendengarkan dan merespons kritik merupakan bagian penting dari demokrasi itu sendiri,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Ova mengungkapkan perkembangan penanganan terhadap mahasiswa UGM yang terdampak kericuhan aksi yang mana pada Rabu 11 November 2026 sore, jajaran pimpinan universitas mendatangi Polda DIY untuk berkoordinasi dan mengupayakan pembebasan mahasiswa yang diamankan kepolisian.
Beruntung, langkah diplomasi tersebut membuahkan hasil yakni pada pukul 20.00 WIB, pihak universitas mendapat kepastian bahwa tujuh mahasiswa telah dibebaskan dan dipulangkan. Tujuh mahasiswa tersebut terdiri atas enam orang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) serta satu orang dari Fakultas Kehutanan.
Enam mahasiswa Fisipol yang telah kembali meliputi Cellonaya Mayorga Serena, Bonifasius Alfanomega Destyan Martianswara, Muhammad Fatir Firdaus, Ayodhya Radityo, Dionisius Gallan Widyatama, dan Abel Matthew Nainbolang. Sementara satu mahasiswa Fakultas Kehutanan yang dipulangkan bernama Abid Tripta Pratama.
Namun, satu mahasiswa dari Fakultas Filsafat atas nama Abraham Mote saat ini masih harus menjalani perawatan intensif akibat luka yang dialaminya.
UGM masih membuka akses seluas-luasnya bagi mahasiswa maupun keluarga korban yang memerlukan bantuan hukum atau medis lanjutan melalui kanal resmi universitas.
“Kami tentu bersyukur atas perkembangan ini, namun perhatian dan tanggung jawab kami belum selesai. Kami akan terus memastikan bahwa seluruh mahasiswa yang terdampak mendapatkan pendampingan yang mereka perlukan, baik bantuan hukum, perawatan medis, maupun dukungan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikologis mereka,” jelas Ova.
Ajak Kampus Lain Bentuk TPF
Selanjutnya, UGM berencana menginisiasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TPF) independen bersama sejumlah perguruan tinggi lainnya di Yogyakarta. Tim ini nantinya bertugas menelusuri secara menyeluruh rangkaian peristiwa aksi 10 November, termasuk dugaan pelanggaran dan kekerasan dalam proses pengamanan.
Ova menjelaskan, tim gabungan tersebut akan menghimpun keterangan dari berbagai pihak, mendengarkan kesaksian mahasiswa serta masyarakat terdampak, mengumpulkan dokumentasi lapangan, dan membedah kronologi kejadian secara objektif.
Ova juga menekankan bahwa proses penelusuran fakta harus berjalan secara independen, objektif, terbuka, dan berlandaskan bukti valid agar nantinya dapat menghasilkan rekomendasi serta langkah tindak lanjut yang adil bagi pihak-pihak berwenang.
“Kami ingin mengajak perguruan tinggi lain untuk bersama-sama membentuk tim gabungan pencari fakta. Tim ini diharapkan dapat menghimpun keterangan dari berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat yang terdampak, mengumpulkan dokumentasi, serta menelusuri rangkaian peristiwa yang terjadi, termasuk dugaan tindakan kekerasan dalam proses pengamanan aksi,” papar Ova.
Sebelumnya, Plt Kasi Humas Polda DIY, Novita Eka Sari, menyampaikan bahwa pihak kepolisian akan bersikap transparan dengan merangkul berbagai elemen untuk mengusut tuntas insiden kericuhan tersebut yakni juga membentuk Tim Pencari Fakta salah satunya melibatkan UGM.
“Nanti kita akan membentuk tim pencari fakta melibatkan kampus UGM, Kompolnas, Komnas HAM, dan Ombudsman juga,” kata Novita, Rabu 11 November 2026.
Jumlah Data Korban dari Dinkes DIY
Disisi lain, berdasarkan data gabungan yang dirilis oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DIY, Gregorius Anung Trihadi, pada Rabu 11 November 2026, tercatat total sebanyak 33 pasien terdampak insiden aksi yang ditangani tim medis yakni diantaranya penanganan di lokasi sebanyak 14 pasien dengan luka ringan/sangat ringan telah tertangani dengan baik di tempat.
Sedangkan pasien dirujuk ada 19 pasien dengan rincian rawat jalan sebanyak 14 pasien, rawat inap total ada 5 pasien terdiri dari 2 pasien di RSUP Sardjito dan 2 pasien di RS Bhayangkara serta 1 pasien di RS Bethesda.
Pemerintah memastikan seluruh pembiayaan perawatan korban ditanggung melalui mekanisme jaminan kesehatan yang berlaku, baik lewat Jamkesda maupun jaminan kabupaten/kota di DIY berdasarkan domisili KTP korban.
“Pembiayaan dijamin dari Pemerintah Kab/kota di DIY berdasarkan KTP korban, atau jaminan lain seperti Jamkesda/ jaminan lain yang dimiliki oleh kab/kota,” tandas Anung.
Redaktur: Mawan
