🌏 YOGYAKARTA || WARTA-JOGJA.COM – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau dikenal AHY, menyatakan siap mendukung langkah pemerintah dalam penataan infrastruktur pesantren melalui Satuan Tugas (Satgas) Penataan Pembangunan Pesantren yang dipimpin oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin atau Cak Imin.
Hal ini disampaikan AHY mengatakan pihaknya akan memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk memastikan pembangunan infrastruktur pesantren berjalan aman dan sesuai standar.
“Belum, belum (masuk Satgas). Tapi saya sudah berkomunikasi juga dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Gus Muhaimin Iskandar. Kami ingin segera regrouping, konsolidasi, karena beliau yang di depan untuk urusan tersebut. Tapi kami tentu men-support dari urusan atau aspek infrastruktur,” ujar AHY, saat ditemui usai mengisi kuliah umum di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu 8 Oktober 2025.
Sebelumnya, Menko Pemberdayaan Masyarakat Gus Imin menargetkan seluruh permasalahan infrastruktur pesantren di Indonesia dapat diselesaikan pada akhir tahun 2025. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi kasus serupa ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, yang menelan korban jiwa.
“Saya sudah meminta kepada Pak Menteri PU audit infrastruktur pesantren-pesantren, paling tidak bisa selesai pada akhir 2025. Saya sampaikan cukup satu kali ini saja (musibah di Al Khoziny), jangan pernah ada lagi peristiwa musibah yang mengharukan dan mengerikan,” kata Gus Imin di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa 7 Oktober 2025.
Untuk mempercepat langkah tersebut, Gus Imin membentuk Satgas Penataan Pembangunan Pesantren yang akan bekerja lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), untuk melakukan audit dan penataan infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses perizinan bangunan pesantren akan digratiskan, setelah melakukan konsultasi dengan Menteri PU, Dody Hanggodo.
“Sambil membenahi itu, Pak Menteri PU menjamin semua jenis perizinan akan digratiskan. Yang penting pastikan bangunan tanpa izin disetop dulu,” ujarnya.
Satgas tersebut diberi mandat untuk mempercepat pembenahan infrastruktur pesantren secara menyeluruh, termasuk pembangunan kembali terhadap bangunan yang dinilai tidak layak.
“Kementerian PU nanti akan mengaudit fisik bangunan pesantren yang memang menjadi target perbaikan. Kalau memang ditemukan ada indikasi ketidaklayakan konstruksi, tentu itu kita segera benahi,” tegas Gus Imin.
Langkah ini, lanjut Gus Imin, merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan keselamatan para santri dan seluruh elemen pesantren, sekaligus memperkuat tata kelola pembangunan lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia.
“Langkah cepat ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan keselamatan para santri dan seluruh elemen pesantren, sekaligus memperkuat tata kelola pembangunan lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia,” pungkas Gus Imin.
🔴 PIMPRED & REDAKTUR: MAWAN
