
YOGYAKARTA || WARTA-JOGJA.COM – Unjuk rasa ‘Jogja Memanggil’ dilakukan ratusan pelajar dan elemen masyarakat hari Kamis (20/03/2025) menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI di Gedung DPRD DIY berakhir ricuh, anarkis.
Sikap Sri Sultan menyikapi kegiatan ujuk rasa tidak melarang karena menyampaikan aspirasi. Kalau berakhir anarki merusak Gedung DPRD DIY yang sudah ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya sangat disayangkan.
Dilansir dari Humas Pemda DIY, Sebelumnya, unjuk rasa sempat melukiskan ketegangan dan aksi vandalisme berlangsung di Gedung DPRD DIY pada Kamis (20/03) sekitar pukul 10.30 WIB hingga tengah malam. Aksi massa mendesak DPR dan Pemerintah Pusat membatalkan pengesahan RUU TNI. Dengan aksi massa yang berujung pada kericuhan tersebut, Gedung DPRD DIY dipenuhi coretan dan sampah.
Sri Sultan tidak mempermasalahkan dan justru mempersilakan masyarakat, termasuk mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya seperti melalui unjuk rasa atau aksi demo. Namun, Raja Kraton Yogyakarta ini menyayangkan dan prihatin apabila mewujudkan aspirasi masyarakat dan mahasiswa tersebut justru berakhir pada tindakan anarkisme berupa aksi corat-coret atau vandalisme dengan merusak fasilitas publik.
” Ya nggak apa-apa kalau itu aspirasi, nggak ada masalah. Silakan saja. Saya kan nggak ngerti persoalan bunyi draf undang-undangnya sampai mana. Ya seharusnya tidak emosi seperti itu. Kalau itu terjadi saya memprihatinkan,” ujar Sri Sutlan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (21/03/2025).
Menurut Sri Sultan, demokrasi di DIY dimungkinkan tumbuh berkembang, namun tidak sampai merusak fasilitas umum, itu justru merugikan pelajar sendiri. Beliau berharap penyampaian aspirasi tetap dilakukan secara tertib tanpa harus disertai aksi destruktif seperti aksi demo penolakan RUU TNI di Gedung DPRD DIY tersebut.
Menurutnya apabila melakukan aksi demo sampai merusak fasilitas umum maka justru merugikan para pelajar sendiri, karena akan dinilai negatif masyarakat. “Yang merugikan siswa sendiri karena akan ada penilaian masyarakat atas yang terjadi. Perkara menyampaikan aspirasi silakan, tapi jangan merusak,” tandas Sri Sultan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono mengungkapkan Gedung DPRD DIY yang menjadi sasaran vandalisme massa aksi Jogja Memanggil merupakan bangunan cagar budaya. Sejumlah fasilitas Gedung DPRD DIY mengalami kerusakan akibat aksi tersebut. Kini, Pemda DIY sedang mengalkulasi biaya perbaikan, termasuk opsi pembiayaan melalui asuransi.
“Gedung DPRD DIY bagian depan dan tengah termasuk patung Jenderal Sudirman di depan merupakan cagar budaya yang harus dijaga kelestariannya. Sejumlah kerusakan telah kami identifikasi, tapi sudah kami tutup sementara biar wangun dilihat,” kata Beny.
Beny menyatakan Pemda DIY sedang melakukan pendataan terhadap tingkat kerusakan dan kebutuhan perbaikan gedung tersebut. Biaya perbaikan masih dikalkulasi secara rinci dan tidak tercantum pada APBD DIY, namun masih ada pilihan menggunakan dana asuransi.
“Tinggal kita lihat nanti kontraknya dengan asuransi bunyinya seperti apa. Jika asuransi memungkinkan, maka akan digunakan. Apabila tidak, kami akan melihat kemungkinan pendanaan melalui APBD DIY nantinya,” imbuh Beny.
Sumber Humas Pemda DIY
