WARTA-JOGJA.COM || GUNUNGKIDUL, DIY – Sebanyak 14 Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Gunungkidul menolak hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI yang menetapkan Eri Agustin Sudiati sebagai Ketua DPD Partai Golkar Gunungkidul periode 2026–2031. Penolakan disampaikan melalui aksi damai di halaman Kantor DPD II Golkar Gunungkidul, Sabtu (14/11/2026), dengan tuntutan evaluasi dan Musda ulang karena prosesnya dinilai tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Koordinator PK, Supriyono, mengatakan penolakan tersebut berangkat dari persoalan mekanisme organisasi, terutama terkait penerbitan surat penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) pengurus PK menjelang pelaksanaan Musda.
Menurutnya, surat penunjukan Plt diterima hanya beberapa jam sebelum Musda berlangsung. Kebijakan tersebut dinilai mendadak dan berpotensi menghilangkan hak suara pengurus kecamatan yang sebelumnya masih menganggap kepengurusan mereka sah.
“Intinya, kami menolak hasil Musda kemarin karena tidak sesuai dengan AD/ART,” ujar Supriyono.
Ia menegaskan, persoalan yang dipermasalahkan bukan semata-mata penetapan ketua, melainkan proses Musda yang dinilai tidak memberikan hak suara secara proporsional kepada pengurus PK.
“Kami masih berstatus sebagai pengurus PK yang resmi dan sah secara AD/ART. Seharusnya, suara kami yang berhak diperhitungkan dalam Musda Golkar,” tegasnya.
Penetapan Ketua Dipersoalkan
Musda XI Partai Golkar Gunungkidul berlangsung pada 9 November 2026 di Kantor DPD Partai Golkar DIY. Dalam forum tersebut, Eri Agustin Sudiati ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Gunungkidul periode 2026–2031 setelah menjadi satu-satunya bakal calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan.
Namun, proses penyelenggaraan Musda menuai keberatan dari 14 PK. Mereka mempertanyakan dasar pemberhentian kepengurusan lama dan pengangkatan Plt, yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan organisasi.
Keberatan tersebut sebenarnya telah disampaikan sebelum Musda berlangsung dan kemudian dituangkan dalam surat pernyataan sikap berisi tujuh poin penolakan.
Desak Evaluasi DPP Golkar
Melalui aksi damai tersebut, para pengurus PK meminta hasil Musda XI ditinjau kembali, penunjukan Plt pengurus kecamatan dievaluasi, serta Musda ulang dilaksanakan sesuai AD/ART.
Mereka juga berencana melaporkan persoalan tersebut kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar agar memperoleh penyelesaian melalui mekanisme organisasi.
Menurut para pengurus PK, soliditas partai harus diwujudkan melalui transparansi, kepatuhan terhadap aturan, dan penghormatan terhadap hak seluruh kader.
Polemik ini menjadi ujian konsolidasi internal Partai Golkar Gunungkidul. Mereka berharap DPP segera memberikan kepastian mengenai keabsahan kepengurusan PK dan hak suara dalam Musda, sehingga konflik tidak semakin meluas dan persatuan partai tetap terjaga.
