YOGYAKARTA || WARTA-JOGJA.COM – Ketua Komisi D DPRD DIY, R. B. Dwi Wahyu, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait pelaksanaan program Sekolah Rakyat di DIY. Hal ini dikatakkan dalam jumpa pers yang digelar di kantornya pada Rabu (16/7/2025). Dimana, ia menyoroti berbagai persoalan teknis dan kesiapan yang dinilai masih minim, termasuk belum rampungnya juklak-juknis, kesiapan SDM, hingga kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) yang belum optimal.
Namun ditengah-tengah masalah itu, ada fakta lain yang menyebut bahwa sebanyak 29 anak dari program Sekolah Rakyat (SR) di DIY mengundurkan diri. Menanggapi hal itu, Dwi Wahyu mengaku belum mengetahui secara pasti penyebabnya. Namun ia menilai hal itu bisa jadi disebabkan oleh keraguan orang tua terhadap sistem pendidikan yang masih belum jelas.
“Saya belum tahu persis loh kenapa ya. Mungkin masih meragukan.Tapi saya kira bukan semata karena gaya semi-militer. Justru, menurut saya, SDM-nya saja belum beres, itu yang jadi masalah,” ujarnya.
Kemudian, menurutnya sejumlah aspek krusial lain seperti guru, kurikulum, hingga teknis pelaksanaan masih jauh dari kata siap. Ia menilai penyelenggaraan program ini tergesa-gesa dan belum berbasis kajian yang matang.
“SDM gurunya kan belum beres kita ini. Kolaborasi antara Dinas Sosial, PU, dan Dinas Pendidikan ini sebetulnya belum selesai. Juklak-juknisnya juga belum jadi, bahkan kita di daerah pun masih bingung,” katanya.
Ia menilai pendirian Sekolah Rakyat yang baru dilakukan di Kalasan dan Sonosewu belum mencerminkan distribusi kebutuhan yang merata. Padahal jika melihat basis program ini adalah bertujuan untuk pengentasan kemiskinan, seharusnya wilayah lain seperti Gunungkidul dan Kulon Progo juga menjadi prioritas.
“Kalau sekolah ini basisnya kemiskinan, memangnya kemiskinan cuma di dua itu? Seharusnya kan di Gunungkidul dan Kulon Progo juga,” tegasnya.
Meski begitu, dirinya mengapresiasi program SR tersebut, namun ia menyebut model pendidikan berasrama (boarding class) dalam Sekolah Rakyat adalah pendekatan yang menarik, tetapi tetap memerlukan sistem yang matang dan seleksi penerima manfaat yang tepat.
Saya sangat setuju dengan sekolah rakyat tapi memang masih perlu kajian-kajian yang harus dipenuhi tadi itu. Dan saya kira lebih sepakat kalau sekolah rakyat ini dalam perspektif pembelajaran boarding class. Tapi harus benar-benar menyasar masyarakat yang benar-benar miskin. Dinas Sosial harus betul-betul bisa memfilter mana yang memang layak,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya bahasa ibu dalam hal ini bahasa Jawa sebagai fondasi pendidikan karakter anak-anak termasuk nantinya yang akan diimplementasikan pada SR. Menurutnya, degradasi nilai dalam keluarga, seperti meningkatnya pernikahan dini, turut menggeser peran ibu dan nilai-nilai bahasa dalam pendidikan anak.
“Bahasa Jawa itu sebenarnya punya kekuatan dalam pembentukan karakter, karena masyarakat Jawa pintar memilih kata yang tepat untuk siapa. Itu yang sekarang mulai hilang,” jelasnya.
Terakhir, Dwi Wahyu mengingatkan pentingnya validasi data penerima manfaat. Dalam hal ini, ia meminta Dinas Sosial lebih selektif dalam memfilter siapa saja yang benar-benar layak masuk program ini. Sehingga tidak akan menyimpang dari tujuan awal yang digagasnya.
“Kekhawatiran saya pada sekolah rakyat, nanti yang masuk justru bukan yang miskin beneran. Maka, Dinas Sosial harus berhati-hati. Jangan sampai yang mampu justru dapat tempat, sementara yang benar-benar miskin tidak terakomodir,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya terobosan regulasi agar program ini bisa berjalan maksimal dan tepat sasaran.
“Untuk itu semua butuh terobosan dan kerjasama serta regulasi harus mendukung itu agar tepat sasaran,” pungkasnya.
Redaktur Mawan
