Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan tanggapan terkait isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Sultan meminta publik menunggu sikap Presiden dan DPR. (Foto: Olivia Rianjani, Kamis, 12 November 2026).
WARTA-JOGJA.COM || YOGYAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, memilih untuk tidak memberikan komentar jauh terkait dinamika politik nasional mengenai isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden (Wapres).
Sri Sultan menegaskan bahwa mekanisme terkait jabatan wakil presiden berada di ranah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan proses ketatanegaraan yang berlaku, sehingga dirinya enggan berspekulasi.
“Saya nggak bisa komentar ya, karena ketentuan-ketentuan mundur atau tidak kan di DPR,” ujar Sri Sultan kepada awak media di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (12/11/2026).
Namun, menurut Ngarsa Dalem, situasi politik memiliki dinamika yang berbeda dan penuh ketidakpastian sebelum adanya keputusan resmi dari lembaga legislatif maupun tindak lanjut atas putusan hukum yang ada. Ia mengaku belum mengetahui mekanisme pasti yang akan ditempuh parlemen, apakah langsung dieksekusi atau melalui pemungutan suara (voting).
“Saya tidak punya komentar lebih dulu, karena peristiwa politik itu berbeda dengan kondisi-kondisi yang lain. Kecuali kalau sudah ada sikap DPR, masalahnya kan bisa dihitung nanti. Apakah pengertiannya dengan keputusan MK sama itu terus mesti tinggal melaksanakan atau pakai voting? Saya kan nggak tahu,” jelasnya.
Beliau pun berkelakar bahwa mengomentari hal-hal yang belum terjadi secara pasti justru berisiko menimbulkan salah tafsir.
“Ya secara politik kondisinya seperti ini terus saya suruh apa? Ya kan? Tadi risikonya, risikonya untuk punya komentar kan saya bukan peramal,” tutur Sri Sultan.
Soal Sosok Pengganti Wapres
Saat ditanya mengenai kapan foto resmi Gibran Rakabuming Raka di instansi pemerintahan akan diturunkan menyusul dinamika tersebut, Sri Sultan kembali menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ia khawatir pernyataannya justru memicu polemik di tengah masyarakat.
“Ya, itu kan urusannya keputusan pemerintah, bukan saya. Hal seperti itu, kamu hanya tanyanya akan menimbulkan ucapan saya bisa kontra atau tidak,” tegas Ngarsa Dalem.
Sri Sultan juga enggan menyebutkan kriteria sosok ideal untuk mengisi posisi wakil presiden ke depan. Menurutnya, urusan penentuan pengganti sepenuhnya merupakan hak prerogatif dan urusan Presiden.
“Yang ditanya itu tanya Presiden, maunya pengganti siapa dari siapa,” kata Sri Sultan.
Harapan untuk Pusat
Meski enggan masuk ke dalam polemik teknis politik dan suksesi kepemimpinan, Sri Sultan HB X menitipkan pesan agar dinamika politik yang terjadi tidak mengganggu stabilitas negara. Ia berharap jalannya pemerintahan dan kehidupan berpolitik di Indonesia ke depan dapat berlangsung lebih kondusif.
“Saya punya harapan kehidupan, aktivitas berpemerintahan dan politik bisa lebih tenang, bisa lebih baik ya kan,” tutur Sri Sultan.
Menutup pernyataannya, Sri Sultan menilai masyarakat saat ini sudah cukup cerdas dalam menyikapi berbagai isu yang berpotensi memicu perpecahan.
“Kalau hal-hal yang banyak menimbulkan konflik juga publik punya pendapat sendiri,” pungkas Sri Sultan.
Redaktur: Mawan
