
WARTA-JOGJA.COM, GUNUNGKIDUL, DIY – Sebuah catatan kelabu menghiasi pengelolaan retribusi pariwisata di Kabupaten Gunungkidul. Seorang wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai selatan mengungkapkan temuan janggal terkait penerbitan tiket elektronik di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), tepatnya di kawasan Pantai Baron. Kejadian ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai akurasi dan keandalan sistem pembayaran non tunai yang selama ini diterapkan.
Kronologi peristiwa bermula ketika rombongan wisatawan tersebut berangkat dari titik keberangkatan sekitar pukul 04.30 WIB, menuju destinasi Pantai Sadranan dan Pantai Drini. Rombongan yang terdiri dari satu unit mobil pribadi dan dua unit bus wisata ini masuk melalui pintu retribusi JJLS dengan menggunakan mekanisme pembayaran non tunai. Namun, dalam perjalanan, satu unit bus terpisah dan tertinggal sekitar satu jam lamanya dari rombongan utama.
Setelah seluruh rombongan berkumpul kembali di lokasi tujuan, koordinator rombongan melakukan pengecekan ulang terhadap tiket retribusi yang telah dibayarkan. Hasilnya sangat mengejutkan; tiket yang diterbitkan untuk kedua bus tersebut tercatat memiliki tanggal dan jam transaksi yang persis sama, padahal kenyataannya kedua kendaraan tersebut melintasi pintu masuk dalam selisih waktu yang cukup jauh.
“Kami masuk melalui pos retribusi TPR JJLS dan melakukan pembayaran. Ada satu bus yang tertinggal sekitar satu jam. Saat kami cek tiketnya, ternyata tercatat dengan waktu yang sama persis. Kami merasa hal ini sangat janggal dan menimbulkan pertanyaan,” ungkap pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan, melalui pesan tertulis pada Rabu (3/6/2026).
Kejanggalan ini langsung menyentuh aspek krusial dari sistem digitalisasi yang diharapkan lebih tertib: ketepatan data. Jika sistem tidak mampu merekam waktu masuk secara akurat sesuai realitas lapangan, maka transparansi pengelolaan pendapatan pun menjadi sorotan. Pihak wisatawan telah berupaya meminta klarifikasi kepada Dinas Pariwisata Gunungkidul, namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan. Sementara itu, saat berkomunikasi dengan petugas di lokasi, telah terjadi pergantian petugas jaga sehingga penjelasan membutuhkan waktu lebih lama.
Menanggapi kegelisahan tersebut, seorang petugas TPR yang berinisial S akhirnya memberikan penjelasan. Ia mengakui adanya ketidakwajaran pada saat transaksi berlangsung. Menurut keterangannya, perangkat Mobile Point of Sales (MPOS) yang digunakan mengalami gangguan teknis.
“Pada waktu itu alatnya mengalami error. Seharusnya mesin mencetak satu lembar asli untuk pengunjung dan satu lembar salinan untuk arsip, tapi saat itu sekali cetak keluar dua lembar tiket sekaligus dengan data yang sama. Kejadian itu hanya terjadi saat itu saja,” jelas S.
Lebih jauh, petugas tersebut juga mengungkapkan fakta bahwa sistem pembayaran non tunai yang sedang dipermasalahkan itu kini sudah tidak lagi beroperasi. Ia pun mengakui adanya kekeliruan dalam proses tersebut dan berniat mengembalikan biaya retribusi untuk salah satu bus yang terdampak, namun terkendala belum memahami alur kebijakan pengembalian dana yang berlaku.
“Ini murni kesalahan teknis. Sebenarnya saya berniat mengembalikan uang pembayaran untuk satu bus tersebut, tetapi saya belum mengetahui bagaimana prosedur dan kebijakan yang harus ditempuh. Atas kekeliruan ini, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya,” tambahnya.
Meskipun sudah ada penjelasan dari pihak lapangan, persoalan ini belum sepenuhnya tuntas dan masih menyisakan keraguan publik. Gangguan teknis yang terjadi memunculkan permintaan akan evaluasi menyeluruh terhadap sistem teknologi yang digunakan. Mengingat pendapatan pariwisata merupakan salah satu tumpuan utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gunungkidul, akurasi data dan transparansi pemungutan retribusi menjadi hal yang mutlak dijaga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi maupun klarifikasi mendalam dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul terkait dugaan kesalahan sistem, mekanisme penanganan keluhan, maupun langkah perbaikan yang akan diambil untuk menjamin kepercayaan wisatawan ke depannya.







